"Ide jenis produk baru bisa saja asal pemerintah secara komprehensif melakukan kajian dulu. Sehingga tidak menjadikan pasar makin tak menentu, melainkan masyarakat bisa mendapatkan alternatif pilihan produk sesuai spec dan harga ekonomis pro rakyat, tetap di subsidi oleh pemerintah," tegas Dewi Aryani kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/4).
Menurut dia, produk premix tidak boleh asal campuran pertamax dan premium. "Jelas cara salah dalam rencana pengelolaan produk mix terkait BBM," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, mengeluarkan produk baru baru premix hanya solusi jangka pendek. Tapi, harus secara cerdas melihat peluang pasarnya dan juga kaitan dengan distribusi dan pengawasan oleh BPH Migas harus benar-benar ketat.
"Tidak bisa lagi ditoleransi apabila ada pihak-pihak yang secara sengaja memanfaatkan situasi ini hanya untuk keuntungan pribadi. Mafia harus diberantas tuntas dan serius," katanya.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini BPH Migas punya peran vital, mengelola empat penyalur, dan yang paling sulit pasti mengatur Pertamina sebagai penerima kuota terbesar yaitu hampir 95 persen.
"Menurut saya jangan sampai posisi BPH hanya mediator saja tapi kekuasaan tetap di Pertamina. Ini tidak fair," ungkap dia. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sistem Listrik Jawa - Sumatera Digabung
Redaktur : Tim Redaksi