jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat mengatakan, dari sisi fasilitas antara anggota DPD dengan DPR sama.
“Sama-sama dipilih oleh rakyat, gaji dan tunjangan yang diberikan oleh negara juga sama,” kata Martin Hutabarat saat berbicara pada Dialog Kenegaraan bertajuk “11 Tahun Kiprah DPD RI di Parlemen” di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).
BACA JUGA: DPR Minta Pemerintah Pelopori Pembentukan Forum Haji Internasional
Bahkan, menurut anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini, dalam praktiknya anggota DPD RI lebih banyak melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Anggota DPD RI malah lebih banyak ke luar negeri,” ucap Martin.
BACA JUGA: KIPP: Putusan MK Melindungi Hak Politik Masyarakat
Karena itu, Martin melihat bahwa kegalauan para anggota DPD RI ini lebih kepada masalah kewenangannya saja karena DPD dianggap masih menjadi pelengkap atau bunga-bunga demokrasi.
Karena itu, anggota Komisi III DPR ini menyarankan DPD agar jangan berjuang untuk amandemen konstitusi.
BACA JUGA: DPR Optimistis Indonesia Siap Hadapi MEA
“Kalau mau realisitis, adalah meningkatkan perannya melalui UU, jangan masuk ke wilayah amandemen UUD dulu,” katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasib Tiga Daerah Ini Tunggu Hitungan Waktu
Redaktur : Tim Redaksi