JAKARTA - Keberhasilan implementasi kurikulum baru 2013 selain ditentukan oleh faktor guru, juga dipengaruhi kualitas buku. Jika pemerintah ngotot tetap menjalankan kurikulum tersebut tahun ini, DPR meminta buku yang diproduksi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tidak asal jadi.
“Jangan sampai Kemendikbud abaikan kualitas buku pelajaran, mengingat singkatnya waktu untuk penulisan buku dan penyiapan dummy-nya,” kata Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran di Komplek DPR, Rabu (29/1).
Legislator Perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera ini meminta Kemendikbud untuk jangan sampai karena permasalahan kejar tayang, pengadaan bukunya asal jadi. Apalagi selama ini Kemendikbud belum memiliki pengalaman mencetak buku untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru secara nasional.
"Seringkali buku terbitan pemerintah ini hanya jadi pajangan di perpustakaan, jarang dijadikan rujukan utama para siswa maupun guru. Alasannya klasik, kurang menarik dan bobotnya kalah dibanding buku-buku terbitan swasta” jelas Herlini.
Kecemasan politisi asal Kepulauan Riau itu cukup beralasan. Sebab, waktu yang dimiliki Kemdikbud untuk menyiapkan buku-buku tersebut hanya tersisa dua bulan lagi. Padahal idealnya penyusunan buku berkualitas itu perlu 6 hingga 8 bulan sampai layak terbit.
Belum lagi jika muncul usulan perombakan materi buku di tengah jalan. Sebab, Panja Kurikulum DPR belum menyetujui konsepsi kurikulum itu sendiri. Hal itu dikarenakan konsep kurikulum 2013 itu masih menuai kritikan pakar dan praktisi pendidikan di tanah air.
"Jangan sampai kecurigaan publik selama ini benar terjadi, bahwa kurikulum baru tidak lebih dari proyek buku baru,” ujar Herlini sembari meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan proyek pembuatan buku pelajaran kurikulum baru ini.
Diketahui, Kemendikbud mengajukan anggaran Rp1 triliun lebih untuk pengadaan buku tahap awal. Jadi, tantangan Kemendikbud sekarang adalah menjamin kualitas dan transparansi pengadaan buku tersebut.(fat/jpnn)
“Jangan sampai Kemendikbud abaikan kualitas buku pelajaran, mengingat singkatnya waktu untuk penulisan buku dan penyiapan dummy-nya,” kata Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran di Komplek DPR, Rabu (29/1).
Legislator Perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera ini meminta Kemendikbud untuk jangan sampai karena permasalahan kejar tayang, pengadaan bukunya asal jadi. Apalagi selama ini Kemendikbud belum memiliki pengalaman mencetak buku untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru secara nasional.
"Seringkali buku terbitan pemerintah ini hanya jadi pajangan di perpustakaan, jarang dijadikan rujukan utama para siswa maupun guru. Alasannya klasik, kurang menarik dan bobotnya kalah dibanding buku-buku terbitan swasta” jelas Herlini.
Kecemasan politisi asal Kepulauan Riau itu cukup beralasan. Sebab, waktu yang dimiliki Kemdikbud untuk menyiapkan buku-buku tersebut hanya tersisa dua bulan lagi. Padahal idealnya penyusunan buku berkualitas itu perlu 6 hingga 8 bulan sampai layak terbit.
Belum lagi jika muncul usulan perombakan materi buku di tengah jalan. Sebab, Panja Kurikulum DPR belum menyetujui konsepsi kurikulum itu sendiri. Hal itu dikarenakan konsep kurikulum 2013 itu masih menuai kritikan pakar dan praktisi pendidikan di tanah air.
"Jangan sampai kecurigaan publik selama ini benar terjadi, bahwa kurikulum baru tidak lebih dari proyek buku baru,” ujar Herlini sembari meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan proyek pembuatan buku pelajaran kurikulum baru ini.
Diketahui, Kemendikbud mengajukan anggaran Rp1 triliun lebih untuk pengadaan buku tahap awal. Jadi, tantangan Kemendikbud sekarang adalah menjamin kualitas dan transparansi pengadaan buku tersebut.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkeu Telat Transfer TPP Guru
Redaktur : Tim Redaksi