jpnn.com, JAKARTA - Personel Komisi X DPR RI mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengawal kebijakan PPDB zonasi.
Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dinilai relatif bagus. Masalahnya ada pada pengawasan yang masih lemah.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Mas Nadiem tentang PPDB Zonasi Bikin Lega, Jelas!
"Mas Menteri Nadiem seharusnya mengamankan kebijakan sistem zonasi yang dibuat menteri pendulunya, Prof Dr Muhadjir Effendy karena sistem ini relatif bagus. Kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini menggambarkan lemahnya pengawasan," kata Prof Dr Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN dalam keterangannya, Minggu (30/7).
Jika merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, lanjutnya, maka kewajiban menteri sekarang memperbaiki.
BACA JUGA: Respons Keluhan Warga, Menko PMK Sidak PPDB di SMAN 5 Tangsel
Dia menilai polemik PPDB zonasi yang terjadi sekarang karena pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan.
Selain itu, upaya pemahaman kepada masyarakat yang kurang sehingga Prof. Zainuddin menilai tidak elok jika menyalahkan sistem zonasinya.
“Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu disosialisasikan dengan baik,” tegas mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.
Sementara itu Dr Endang Sri Rejeki, dosen Universitas Negeri Malang (UM) mengatakan karut marut pelaksanaan PPDB 2023 ini harus segera dicari solusinya agar tidak terulang di masa mendatang. Di antaranya adalah membuat sekolah negeri baru.
Bisa juga dengan membuat regulasi baru yang tetap berbasis zonasi. Misalnya, tidak 100 persen berdasarkan zonasi dari jumlah pagu. Alternatif lain menegerikan lembaga swasta dengan persyaratan tertentu.
Sebelumnya viral diberitakan, Nadiem Makarim mengaku setiap tahun kena getah kebijakan sistem zonasi PPDB. Dikatakan kebijakan sistem zonasi PPDB bukanlah kebijakannya, melainkan kebijakan Mendikbud Kabinet Jokowi Jilid Satu (sebelumnya), yaitu Muhadjir Effendy.
Nadiem pun mengakui bahwa kebijakan ini tentu membuatnya repot. Namun, ia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan.
“Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir,” kata Nadiem Makarim di pergelaran Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).
“Hanya kami sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan penting yang pasti akan merepotkan saya. Saya kena getahnya, setiap tahun karena zonasi. Namun, saya merasa ini harus dilanjutkan karena penting,” pungkas Nadiem Makarim. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad