"Bila ada penundaan kami setuju tapi jangan lama-lama juga. Ya, maksimal seminggu lah untuk verifikasi ulang," kata Nurul dalam pertemuan dengan komisioner KPU DKI, Jumat (25/5).
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal. Menurutnya, penetapan DPT lebih baik ditunda untuk verifikasi ulang daripada nantinya digugat masyarakat ke pengadilan.
"Belum apa-apa, sudah ada tim yang menyiapkan gugatan. Jadi lebih baik diundurkan saja. Setidaknya semua kandidat tahu angka-angkanya sehingga resiko-resiko bisa mereka hitung," papar Faisal.
Sementara itu Ketua Komisi Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI, Aminullah mengatakan bahwa penundaan penetapan DPT paling lama satu minggu. Ia memperkirakan penetapan DPT akan dilakukan pada tanggal 1 Juni mendatang.
"Mungkin tanggal 1 Juni kami tetapkan, setelah lakukan perbaikan berdasarkan masukan stakeholder-stakeholder," ujar Amin.
KPU DKI mengakui adanya temuan NIK sama yang digunakan dua pemilih. Namun pemilih bermasalah tersebut tidak bisa langsung dicoret karena harus diverifikasi di lapangan.
"Kami tidak mau terbawa tren untuk mengurangi jumlah sehingga menghilangkan hak pilih orang," tandas Amin. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Diminta Jelaskan Alasan Grasi Corby
Redaktur : Tim Redaksi