jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan, pada kebijakan refocusing anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), 67 persennya terjadi pemotongan pada program pengelolaan hutan berkelanjutan.
Akmal menilai, dari Rp 519 miliar pemotongan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang direncanakan untuk keperluan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan untuk mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional dan penanganan pandemi COVID-19, namun proporsinya terlalu besar pada program pengelolaan hutan berkelanjutan yang dipotong sebesar Rp349 miliar.
BACA JUGA: Pemerintah Masih Andalkan Impor untuk Atasi Kenaikan Harga Daging Sapi, Begini Respons Andi Akmal
“Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran untuk penanggulangan covid-19. Namun sebaran pemotongan program kan mestinya tiap kementerian memiliki kebijakan proporsinya. Semestinya KLHK jangan terlalu Mencolok pemotongan pada program pengelolaan hutan ini," urai Akmal.
Lebih lanjut, Politikus PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II pada rapat kerja DPR RI Komisi IV dan Kementerian KLHK, mempertanyakan dasar KLHK memotong alokasi program pengelolaan hutan berkelanjutan hingga lebih Rp 300 miliar.
Dia mewakil Fraksi PKS di DPR menyayangkan program yang dipotong adalah terkait dengan hutan berkelanjutan. Padahal program ini seharusnya menjadi program unggulan KLHK, di tengah rusaknya ekosistem dan ketidakpastian pengelolaan sumber daya hutan.
"Refocussing terhadap anggaran KLHK cukup besar bila dibandingkan dengan mitra komisi IV lainnya seperti KKP yaitu sebesar Rp150 miliar. Dan pemotongan program Pengelolaan hutan lebih besar dari pemotongan satu kementerian di KKP,” keluh Akmal.
Politikus PKS ini menjelaskan, tidak kurang dari 23 juta hektare hutan Indonesia mengalami kerusakan dan beralih fungsi selama periode tahun 2000 hingga 2017. Hutan di Kalimantan berkurang lebih dari 8 juta hektare, hutan di Sumatera 6 juta hektar dan pulau jawa tersisa 1 juta hektar hutannya.
Anggota Komisi IV di DPR ini mengatakan, keadaan lingkungan yang berubah secara simultan dari tahun ke tahun ini akan menjadi bom waktu bencana alam. Banjir yang terjadi saat ini adalah awal mula peringatan bagi negara ini. Karena Bencana lebih besar seperti perubahan Iklim yang diikuti bencana-bencana lain akan menanti di masa yang akan datang.
“Saya meminta perlu dipertimbangan kembali proporsi besarnya pemotongan pada program Pengelolaan Hutan Berklanjutan. Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana kita dapat membendung laju deforestasi yang sudah berjalan berpuluh tahun ini,” tutup Andi Akmal Pasluddin.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich