JAKARTA – Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemebdikbud) melakukan pemaparan finalisasi hasil uji publik Kurikulum 2013 yang sudah dilaksanakan Desember 2012 lalu. Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran mengatakan pemaparan itu penting untuk mengevaluasi dan mengetahui akuntabilitas pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013.
"Setelah itu Komisi X bisa mendalami signifikansi hasilnya untuk penyempurnaan Kurikulum 2013,” kata Herlini di DPR, Rabu (10/1).
Legislator PKS tersebut berharap pemaparan yang akan dilakukan ini untuk membuktikan bahwa Kemendikbud benar-benar serius merancang kurikulum 2013, bukan seperti yang di anggap masyarakat sebagai kegiatan formalitas semata.
Herlini berharap, jangan sampai masalah yang paling vital dalam membangun karakter bangsa ini dianggap tidak serius oleh Pemerintah. “IPM (indeks pembangunan manusia) Indonesia sudah jeblok, kalau Pemerintah masih tidak segera berbenahi akan terus makin jeblok," tukasnya.
Ditambahkannya, Mendikbud juga harus memberikan laporan evaluasi perkembangan kurikulum pendidikan yang lalu k(KTSP) kepada Komisi X DPR sebelum menjelaskan kepada publik setiap hasil penelitian kurikulum, sekolah rintisan kurikulum, model kurikulum, dan bahan kebijakan yang dibiayai anggaran tersebut.
“Kenapa saya terus meminta evaluasi kurikulum yang lalu, karena evaluasi tersebut penting supaya kita memiliki patokan-patokan apa saja yang perlu dan akan kita tingkatkan untuk meningkatkan kualitas dan kwantitas kurikulum 2013 ke depannya. Karena anggaran perubahan kurikulum itu sangat besar," pungkas Herlini.(fat/jpnn)
"Setelah itu Komisi X bisa mendalami signifikansi hasilnya untuk penyempurnaan Kurikulum 2013,” kata Herlini di DPR, Rabu (10/1).
Legislator PKS tersebut berharap pemaparan yang akan dilakukan ini untuk membuktikan bahwa Kemendikbud benar-benar serius merancang kurikulum 2013, bukan seperti yang di anggap masyarakat sebagai kegiatan formalitas semata.
Herlini berharap, jangan sampai masalah yang paling vital dalam membangun karakter bangsa ini dianggap tidak serius oleh Pemerintah. “IPM (indeks pembangunan manusia) Indonesia sudah jeblok, kalau Pemerintah masih tidak segera berbenahi akan terus makin jeblok," tukasnya.
Ditambahkannya, Mendikbud juga harus memberikan laporan evaluasi perkembangan kurikulum pendidikan yang lalu k(KTSP) kepada Komisi X DPR sebelum menjelaskan kepada publik setiap hasil penelitian kurikulum, sekolah rintisan kurikulum, model kurikulum, dan bahan kebijakan yang dibiayai anggaran tersebut.
“Kenapa saya terus meminta evaluasi kurikulum yang lalu, karena evaluasi tersebut penting supaya kita memiliki patokan-patokan apa saja yang perlu dan akan kita tingkatkan untuk meningkatkan kualitas dan kwantitas kurikulum 2013 ke depannya. Karena anggaran perubahan kurikulum itu sangat besar," pungkas Herlini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setahun, Guru Terima Uang Kesra Rp2,2 Juta
Redaktur : Tim Redaksi