jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie prihatin dengan bencana banjir yang melanda Jabodetabek. Menurut dia, banjir merupakan fenomena alam.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga sudah memprediksi akan terjadi cuaca yang begitu ekstrem.
BACA JUGA: 49 Gardu Listrik di Jabar Masih Terendam Banjir
"Karena ini persoalan alam tidak bisa dihindari. Artinya, ini sudah keputusan Yang Mahakuasa, tetapi perlu juga melakukan antisipasi terhadap bencana," kata Syarief dalam diskusi "Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman?" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).
Ia menambahkan banjir bisa terjadi di mana pun, termasuk Jakarta. "Bagaimana caranya mengantisipasi banjir itu menjadi concern Komisi V DPR, karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat," ungkap ketua DPP Partai NasDem ini.
BACA JUGA: Ogah Bahas Banjir, Anies Baswedan Pilih Bekerja
Salah satu upaya Komisi V DPR adalah mengundang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta tiga gubernur yang wilayahnya terkena banjir, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
"Makanya kami kemarin undang gubernur untuk duduk bersama mencari solusi, karena banjir DKI Jakarta itu juga tidak bisa dilepaskan dengan hulunya di Jawa Barat maupun Banten, karena ini merupakan satu kesatuan," paparnya.
BACA JUGA: Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Kena Sentil, Dituding Tak Serius Mengatasi Banjir
Menurut dia, komisinya ingin ada satu suara dari pemerintah pusat dan daerah. Mengingat ada ranah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ada pula yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti pembebasan lahan untuk pengerjaan proyek penanganan banjir.
"Jadi, supaya ada satu suara atau persepsi yang sama antara pusat dan daerah. Supaya tidak berbalas pantun, tidak berbeda pandang," jelas legislator dapil Kalimantan Barat itu.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim belum bisa memenuhi undangan rapat Komisi V.
Syarief mengaku tidak tahu apa alasan mereka tidak hadir rapat. Bisa saja di waktu bersamaan sudah teragendakan acara lain yang tidak bisa diwakilkan. "Kalaupun sampai ada kesengajaan pasti kami sayangkan, tetapi saya kira tidak mungkin seperti itu (sengaja tidak hadir)," jelas Syarief.
Kendati demikian, sekretaris Fraksi Partai NasDem di MPR itu memastikan Komisi V DPR tetap berkeinginan mendudukkan Kementerian PUPR dan gubernur bersama-sama membahas penanganan banjir.
"Saya tentu harus fair juga, kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah DKI Jakarta, Jabar, Banten, yang sigap mempercepat tindakan sehingga sampai hari ini kami belum mendengar ada pengungsian yang begitu cukup banyak," ujarnya
Selain itu, ia juga mengapresiasi pemerintah pusat, termasuk Kementerian PUPR yang sudah tanggap dalam mengatasi banjir. "Tentu kami mengapresiasi semua stakeholder terkait," pungkasnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy