JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Soebagyo mengingatkan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan untuk tidak memenuhi keinginan PT Freeport yang meminta tambahan lahan tambang seluas 200 ribu hektar.
"DPR secara resmi sudah menolak permintaan tambahan lahan tambang seluas dua ratus ribu hektar yang diajukan PT Freeport. Kalau Menteri Kehutanan mengeluarkan izin, maka ini akan jadi masalah besar," kata Firman Soebagyo, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (24/5).
Penolakan DPR terhadap permintaan Freeport tersebut lanjutnya, sudah dalam bentuk dokumen saat rapat dengan Menteri Kehutanan.
"Selaku pimpinan Komisi IV, saya sudah teken penolakan tambahan lahan dua ratus ribu bagi Freeport. Salah pertimbangan penolakan karena Freeport tidak bermanfaat untuk warga dan daerah Papua," tegasnya.
Di Kabupaten Mimika misalnya dimana PT Freeport menambang, penduduknya hanya 100 ribu kepala keluarga, tapi masih banyak yang menerima beras miskin (Raskin). "Jadi tak ada manfaatnya untuk Kabupaten Mimika," tegas Firman.
Dkatakan, Freeport harusnya jangan hanya mengambil muka ke pemerintah. "Masyarakat setempat wajib dibantu kehidupannya," pungkasnya. (fas/jpnn)
"DPR secara resmi sudah menolak permintaan tambahan lahan tambang seluas dua ratus ribu hektar yang diajukan PT Freeport. Kalau Menteri Kehutanan mengeluarkan izin, maka ini akan jadi masalah besar," kata Firman Soebagyo, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (24/5).
Penolakan DPR terhadap permintaan Freeport tersebut lanjutnya, sudah dalam bentuk dokumen saat rapat dengan Menteri Kehutanan.
"Selaku pimpinan Komisi IV, saya sudah teken penolakan tambahan lahan dua ratus ribu bagi Freeport. Salah pertimbangan penolakan karena Freeport tidak bermanfaat untuk warga dan daerah Papua," tegasnya.
Di Kabupaten Mimika misalnya dimana PT Freeport menambang, penduduknya hanya 100 ribu kepala keluarga, tapi masih banyak yang menerima beras miskin (Raskin). "Jadi tak ada manfaatnya untuk Kabupaten Mimika," tegas Firman.
Dkatakan, Freeport harusnya jangan hanya mengambil muka ke pemerintah. "Masyarakat setempat wajib dibantu kehidupannya," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konvoi Usai Pengumuman UN, Siswa Diburu Warga
Redaktur : Tim Redaksi