jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk mematangkan kajian tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini supaya proyek tersebut dapat berjalan secara maksimal dan tidak mangkrak di tengah jalan.
“Sebaiknya ditunda dan dibuat kajian yang matang tentang proyek ini. Tunda lima hingga 10 tahun mendatang. Lakukan evaluasi komprehensif. Buat perencanaan yang matang, misal, kereta cepat untuk Jakarta-Surabaya dengan Bandung sebagai salah satu koridornya," jelas anggota Komisi VI DPR H Refrizal, Senin (25/1/2016).
BACA JUGA: JK Terharu Mendengar Sikap Golkar Dukung Pemerintah
Menurut Refrizal, proyek kereta cepat belum merupakan prioritas. Ada sejumlah insfrastruktur yang pembangunannya lebih mendesak untuk didahulukan, seperti proyek perbaikan jalan di Papua, proyek jalan Trans Sulawesi, atau jalan Trans Kalimantan.
Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyarankan pemerintah membuat studi makro yang komprehensif terkait proyek tersebut sehingga bisa mengeluarkan argumentasi kebijakan yang solid.
BACA JUGA: Aktivis: Jaksa Agung Jangan Takut dengan Intervensi
“Sekarang ini semua fokus pada analisis finansial dan fiskal. Sebenarnya urutan yang benari adalah investment appraisal, financing appraisal, dan procurement appraisal. Lah ini kan dimulai dari yang paling bontot,” ujarnya.
Ditambahkannya, pemerintah belum menghitung dengan baik eksposur risiko yang maha besar seperti risiko permintaan, pendapatan, biaya, kebijakan, dan governance.
BACA JUGA: Saahh!!.. Golkar Dukung Pemerintahan Jokowi-JK
Disarankannya, pemerintah memposisikan proyek High Speed Train (HST) di Jawa ini sebagai instrumen transformasi ekonomi dimana Pulau Jawa masih service island sehingga industrial development lebih cepat didorong ke luar Jawa.
“Kalau itu alasannya maka mungkin ada justifikasi proyek high speed train di Jawa. Setelah itu proyek serupa di Sumatera pada 2025 dan Sulawesi di 2035. Konektivitas luar Jawa tidak akan bisa tanpa transformasi di Jawa. Biaya investasi di Sulawesi misalnya saat ini dua kali di Jawa untuk industri serupa, apalagi di Papua bisa enam hingga delapan kali. Selalu ada tekanan fiskal untuk quick yielding,” tuturnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Tegaskan, Pimpinan DPR Belum Terima Usulan Pansus Freeport
Redaktur : Tim Redaksi