JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya intervensi dari anggota DPRD Bandung dalam proses penerimaan siswa baru (PSB) di sejumlah SMU Negeri di Kota Bandung, Jawa Barat. Ombudsman di Jawa Barat mengantongi bukti adanya anggota surat dari anggota DPRD Bandung agar kepala sekolah di sejumlah SMU negeri meloloskan nama-nama tertentu dalam proses PSB.
Anggota Ombudsman perwakilan Jawa Barat, Laras, mengungkapkan, terdapat empat anggota DPRD Bandung yang menitipkan beberapa nama agar diloloskan dalam pnerimaan siswa baru di beberapa SMU negeri di Bandung. "Kami lihat ada empat anggota DPRD Bandung menitipkan calon siswa yang tidak ada hubungan darah, kekerabatam ataupun keluarga," ucap Laras di kantor ORI, Jakarta, Kamis (12/7).
Anggota DPRD Bandung yang mengintervensi proses PSB itu antara lain Denny Rudiana, Ahmad Taufik Nugraha, Tomtom Dabbul Qomar. Semenara satu nama lain masih dirahasiakan Ombudsman. Laras mencontohkan, terdapat map dari Denny Rudiana yang merekomendasikan satu nama agar diterima si sebuah SMU Negeri di Bandung. Ada pula satu anggota DPRD yang merekomendasikan 10 nama.
Sedangkan Tomtom merekomendasikan agar siswa lulusan SMP N 18 Bandung berinisial SAH diterima di SMU N 18 Bandung. Tomtom menyurati Kepala Sekolah SMUN 18 Bandung dengan surat berkop DPRD Kota Bandung.
"Padahal dalam PSB online dinyatakan tidak lolos. Alasan rekomendasi dari DPRD itu karena siswanya dari kalangan tidak mampu dan rumahnya dekat dengan sekolah," ucap Laras.
Totalnya, kata Laras, terdapat 12 nama yang direkomendasikan oleh empat orang anggota DPRD Bandung. Namun yang bisa diterima di SMU Negeri hanya lima nama.
Selain itu Ombusman juga menemukan adanya rekomendasi dari dinas tertentu di Bandung ke sejumlah kepala sekolah. "Untuk meloloskan tiga nama," sambung Laras.
Sedangkan anggota ORI yang membidangi substansi pendidikan, Budi Santosa menyatalan, temuan itu akan ditindaklanjuti. ORI akan mengadukannya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Bandung.
"Sedangkan untuk dinas kita punya weweannag untuk memanggil mereka. Ini persoalan serius menyangkut disiplin kepegawaian," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Unimed Buka Seleksi SLMPTN
Redaktur : Tim Redaksi