jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta M Taher, mengatakan DPRD DKI Jakarta menolak tuntutan KNTI untuk penghentian pengerjaan proyek reklamasi dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Hal tersebut dikatakan M Taher, usai diterima Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, di sela-sela aksi massa yang digelar DPW KNTI, di depan Gedung DPRD DKI, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).
BACA JUGA: ‎IKEA Blue Bag Bangun 100 Septik Tank di Penjaringan
"Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta hanya menjanjikan akan membantu warga menghentikan rencana Pemprov DKI Jakarta merelokasi warga nelayan ke Kepulauan Seribu. Artinya, tuntutan kami soal Ranperda dan reklamasi ditolak," kata M Taher, mengutip pernyataan M Taufik.
Masa KNTI mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta bersamaan dengan adanya membahasan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta, tadi siang.
BACA JUGA: Serap Aspirasi, Cagub DKI Ini Nongrong Bareng Pemuda Masjid Se-Jakarta
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tuty Kusumawati, menyatakan, Ranperda RTRW Pantura akan menjadi dasar hukum pembangunan kawasan pantura. "Nantinya, kawasan ini akan menjadi pusat perekonomian baru berbasis kegiatan sektor jasa dan ekonomi kreatif berkelas dunia," ujar Tuti.
Sedangkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus minta LSM dan media jangan terus memprovokasi masyarakat untuk menolak reklamasi. "Harusnya mereka ikut mensosialisasikan manfaat dari reklamasi yang dilakukan Pemprov," pintya Bestari.
BACA JUGA: Gerindra: Enggak Kalau Ahok, Dia Mikirin Diri Sendiri
Menurut Bestari, masyarakat seharusnya ikut mendukung pembahasan Ranperda, karena Ranperda ini akan memperkuat posisi masyarakat, khususnya nelayan. "Misalnya, di pulau hasil reklamasi bisa dibuatkan UKM untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi reklamasi," imbuh Bestari Barus.
Karena aspirasi KNTI DKI Jakarta tak diakomodasi DPRD DKI, aksi massa yang diikuti sekitar 150 orang ini akhirnya bergerak menuju Istana Negara dengan harapan bertemu Presiden Joko Widodo.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tetap Pede Mengenakan Hijab Meski Berkumis Tebal
Redaktur : Tim Redaksi