JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu ragu untuk menyetujui proyek 6 ruas jalan tol milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pasalnya, semua kajian teknis sudah membuktikan bahwa pembangunan jalan tol baru memang dibutuhkan ibu kota.
"Secara teknis, sudah nggak ada masalah, sudah clear, itu memang dibutuhkan untuk mengatasi road ratio. Kita cuma 6,26 persen, kalau di Tokyo sudah 30 persen. Dan banyak kota besar sudah masuk di atas 15 persen," kata Selamat kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/2).
Selamat justru meminta Pemprov DKI agar terlibat langsung dalam proyek ini. Ia berharap Pemprov DKI dapat ikut memodali langsung pembangunan 6 ruas jalan tol.
"Berapa ratus milyar? Kayak Bank DKI saja kita bisa kasih 450 miliar untuk jalan tol, kenapa kita nggak gelontorkan itu. Kalau nggak memungkinkan, coba diinisiasikan tol itu di atas aset pemda," ujar politisi PKS tersebut.
Pembangunan 6 ruas jalan tol memang tidak didanai pemerintah melalui APBN maupun APBD. Proyek jalan bebas hambatan itu merupakan patungan dari beberapa BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta.
Dengan ikut berinvestasi, lanjut Selamat, Pemprov DKI dapat mengendalikan tarif dan kualitas pelayanan 6 ruas jalan tol tersebut. "Jadi ada kebanggaan Jakarta," imbuhnya.
Tentang penolakan masyarakat terhadap proyek ini, Selamat menilainya tidak berdasar. Ia menganggap, bertambahnya kendaraan pribadi tidak dipicu penambahan pembangunan jalan.
"Penolakan itu posisinya sama–sama harus ilmiah. Penolakan itu, dari segi cost and benefitnya ada atau tidaknya 6 ruas jalan tol itu, masalahnya dimana? Tanpa ada 6 ruas jalan tol juga kendaraan akan nambah terus," pungkasnya.
Sekedar diketahui, nasib proyek 6 ruas jalan tol saat ini masih digantung Gubernur Joko Widodo. Alasannya sang gubernur, proyek itu bukan solusi kemacetan Jakarta. (dil/jpnn)
"Secara teknis, sudah nggak ada masalah, sudah clear, itu memang dibutuhkan untuk mengatasi road ratio. Kita cuma 6,26 persen, kalau di Tokyo sudah 30 persen. Dan banyak kota besar sudah masuk di atas 15 persen," kata Selamat kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/2).
Selamat justru meminta Pemprov DKI agar terlibat langsung dalam proyek ini. Ia berharap Pemprov DKI dapat ikut memodali langsung pembangunan 6 ruas jalan tol.
"Berapa ratus milyar? Kayak Bank DKI saja kita bisa kasih 450 miliar untuk jalan tol, kenapa kita nggak gelontorkan itu. Kalau nggak memungkinkan, coba diinisiasikan tol itu di atas aset pemda," ujar politisi PKS tersebut.
Pembangunan 6 ruas jalan tol memang tidak didanai pemerintah melalui APBN maupun APBD. Proyek jalan bebas hambatan itu merupakan patungan dari beberapa BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta.
Dengan ikut berinvestasi, lanjut Selamat, Pemprov DKI dapat mengendalikan tarif dan kualitas pelayanan 6 ruas jalan tol tersebut. "Jadi ada kebanggaan Jakarta," imbuhnya.
Tentang penolakan masyarakat terhadap proyek ini, Selamat menilainya tidak berdasar. Ia menganggap, bertambahnya kendaraan pribadi tidak dipicu penambahan pembangunan jalan.
"Penolakan itu posisinya sama–sama harus ilmiah. Penolakan itu, dari segi cost and benefitnya ada atau tidaknya 6 ruas jalan tol itu, masalahnya dimana? Tanpa ada 6 ruas jalan tol juga kendaraan akan nambah terus," pungkasnya.
Sekedar diketahui, nasib proyek 6 ruas jalan tol saat ini masih digantung Gubernur Joko Widodo. Alasannya sang gubernur, proyek itu bukan solusi kemacetan Jakarta. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ingin Langsung Ngecor Pancang Monorel
Redaktur : Tim Redaksi