JAKARTA - Interpelasi yang diajukan 32 anggota DPRD DKI Jakarta terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dinilai bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Pasalnya, sebagian besar warga ibu kota mendukung program Gubernur Joko Widodo itu.
Hal ini diungkapkan anggota fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo. Menurutnya, berdasarkan data yang didapat dari Indo Polling, sebanyak 85 persen masyarakat di Jakarta puas dengan adanya program unggulan Pemprov DKI tersebut.
"Jadi untuk teman-teman anggota dewan yang menolak, mereka harus berhadapan dengan 85 persen masyarakat itu," kata Rio saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (24/5).
Rio menilai penggunaan hak interpelasi itu hanya buang-buang waktu saja. Pasalnya, DPRD DKI telah berkali-kali mendapatkan penjelasan dari eksekutif terkait program KJS.
Apalagi, lanjutnya, rapat komisi E bersama Dinas Kesehatan pada Kamis (23/5) kemarin telah menyepakati beberapa langkah untuk memperbaiki KJS. Komisi E juga telah sepakat untuk terus mengawasi penerapan KJS di lapangan.
"Akhirnya 14 rumah sakit juga batal mundur dan 2 lainnya mau melanjutkan tapi dengan syarat atau di 'pause' dulu," pungkas anggota komisi E tersebut. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak Siap, Jokowi Batal Bagikan KJS
Redaktur : Tim Redaksi