DPRD Pertanyakan Konsep Jokowi Tentang Busway dan Kopaja

Kamis, 01 November 2012 – 21:21 WIB
JAKARTA - Program pembenahan sarana angkutan umum yang dirancang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kembali dikritik oleh anggota dewan. Kali ini kritik datang dari anggota komisi B DPRD DKI, Aliman Aat.

Menurut Aliman, ada tiga program Jokowi yang masih dipertanyakan oleh anggota dewan. Antara lain penambahan armada TransJakarta sebanyak 450 unit, peremajaan bis Kopaja dengan sistem hibah, serta rencana pembangunan Koridor XIII Transjakarta.

"Mayoritas anggota dewan masih belum memahami secara teknis terhadap tiga program gubernur," ujar Alimin usai melakukan rapat bersama Dinas Perhubungan Pemprov DKI, di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (1/11).

Karenanya DPRD DKI meminta Pemprov DKI untuk menjelaskan teknis pemberian hibah, seleksi penerima hibah serta posisi pemerintah daerah dalam pengelolaan bis tersebut. Hal ini penting untuk dijelaskan karena hibah ini dibiayai APBD dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dampak terhadap pihak pengelola bis yang notabenenya swasta juga harus diperhatikan. "Harus juga dilakukan kajian terhadap perusahaan penerima hibah. Apakah pemberian hibah seribu unit itu akan berdampak kepada pengelola Metromini yang sudah ada, dan apakah sudah diberikan sosialisasi dan pengertian sebelumnya," urai Aliman.

Soal pembangunan Koridor XIII Transjakarta dengan rute Blok M-Cileduk, DPRD DKI khawatir program itu justru menambah kemacetan. Pasalnya, badan jalan yang akan dijadikan koridor XIII itu kecil dengan lalu lintas yang sangat padat.

Menurutnya, meski nantinya koridor tersebut akan dibangun di atas jalan yang ada namun tiang pancangnya tetap akan menggangu arus lalu lintas. "Saya usul agar ruas jalan diluaskan jadi prioritas pada program ini. Koridor 13 ada penambahan ruas jalan, baru bangun jalan layang untuk Trans Jakarta," tegas Aliman.

Kemudian mengenai rencana penambahan 450 bus TransJakarta, Aliman meminta Pemprov DKI untuk menjelaskan manfaat dari penambahan armada tersebut. Pasalnya, penambahan armada tersebut diragukan efekktivitasnya untuk menarik masyarakat untuk meninggalkan mobil pribadinya.

"Apakah dengan penambahan tersebut dapat membuat daya tarik masyarakat untuk beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum? Headwaynya bagaimana? Ini kita tunggu paparan teknisnya," tandas anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saat Jokowi Memilih Land Cruiser atau Kijang

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler