JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Siti Zuhro ikut mengomentari persoalan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurutnya, jika benar ada pemilih fiktif dan selisih antara perekaman e-KTP dengan DPS hingga jutaan pemilih, berarti pemerintah dan KPU tidak belajar dari buruknya DPT Pemilu 2009 lalu.
"Tidak ada political will yang serius untuk membenahi DPT. Padahal sudah jelas tahun 2007 ada masalah," kata Siti Zuhro dalam diskusi "Membangun Demokrasi Pancasila Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 Yang Aman dan Damai" di Hotel Grand Alia Jakarta Pusat, Senin (21/5).
Seharusnya, kata dia, ada pembenahan yang serius setelah Pileg 2009. "Tapi ternyata begini lagi, terlihat tidak ada terobosan," ungkapnya.
Diakuinya, perbaikan DPS memang cukup rumit dan tidak bisa diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja. "Saya ikut KPU pusat dalam pemuktahiran data pemilih yang prosesnya memang agak berbelit, tapi bisa diaplikasikan untuk membenahi pemilu 2014," ungkapnya.
Siti berharap dengan adanya Elektronik-KTP masalah pemutahiran data pemilih bisa segera teratasi. "Kita optimis dengan e-KTP. Dengan pemukhtahiran data pemilih kan ada peningkatan tapi perubahan itu bukan untuk pemilukada saat ini," ujarnya. (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Incar Kursi Gubri, Nongkrong di Warung Kopi
Redaktur : Tim Redaksi