Padahal, kehadiran komisioner KPU ini menurut anggota Bawaslu, Daniel Zuhron di Jakarta, Senin (29/10) malam, sangat diperlukan. Baik memberi penjelasan terkait mundurnya jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi. Maupun terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). "Sudah dilakukan pemanggilan. Bahkan rencana pemanggilan sudah disampaikan sejak malam penundaan pengumuman itu (pengumuman verifikasi administrasi-red)," katanya.
Tentu saja Bawaslu menurut Daniel, sangat menyayangkan sikap para komisioner KPU ini. Apalagi sebelum pemanggilan dilakukan pada Sabtu (27/10) dan Senin (29/10) kemarin, Bawaslu juga telah melayangkan sembilan surat yang isinya meminta sejumlah klarifikasi dari KPU. Baik terkait kebijakan, maupun hal-hal lain yang perlu dipastikan kejelasannya. Apakah KPU benar-benar menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau justru sebaliknya. "Jadi Bawaslu juga sudah mengirimkan 9 surat permintaan klarifikasi, tapi hanya satu yang direspon,"katanya.
Melihat kondisi ini, Daniel mengaku belum dapat memastikan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Karena masih harus dirumuskan terlebih dahulu. Namun begitu, Bawaslu melihat ada sejumlah indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU. Mulai dari tidak terpenuhinya ketepatan waktu pengumuman hasil verifikasi, serta sejumlah temuan lain yang mengarah pada indikasi pelanggaran pemilu. "Sekarang sedang ditangani bagian hukum. Itu mekanisme yang berlaku di Bawaslu,"katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dicoret KPU, Partai Republik Bakal Lapor DKPP dan Bawaslu
Redaktur : Tim Redaksi