jpnn.com, JAKARTA - Direktur Rumah Mediasi Indonesia Ridha Saleh meminta Joko Widodo - Ma'ruf Amin ataupun Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tidak saling klaim kemenangan di Pilpres 2019.
Dia mengimbau kedua pihak bersabar menunggu hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU.
BACA JUGA: Banyak Karangan Bunga untuk Prabowo, Duh Kebahagiaan Semu Belaka
"Elite politik diharapkan memberikan contoh bagaimana melaksanakan demokrasi yang konstitusional," kata Ridha dalam keterangan yang diterima, Senin (22/4).
Mantan anggota Komnas HAM ini mengatakan, elite politik seharusnya mengargai masyarakat yang sudah memberikan hak pilihnya di Pemilu ini.
BACA JUGA: Update Real Count KPU: Data Masuk 16%, Selisih Suara 2 Juta Lebih
Ridha menjelaskan bahwa partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 cukup tinggi, mencapai 80,90 persen. Angka itu melebihi target KPU sebesar 77,5 persen.
"Ini menggambarkan bahwa partisipasi dan kesadaran politik warga negara akan kedaulatan mereka dalam menentukan masa depan bangsa semakin menggembirakan, fakta tersebut tidak bisa diartikan semata-mata karena antusiaisme masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden atau, untuk calon legislatif, lebih dari itu," kata dia.
BACA JUGA: Jokowi Ada Rencana Bertemu Prabowo? Luhut Jawab Begini
Partisipasi politik rakyat ini, kata Ridha, harus diletakkan dalam konteks besar politik Indonesia.
Di mana hak pilih bukan semata-mata berarti hak setiap orang untuk memilih calon yang dipilihnya, melainkan arti dari kemulian hak pilih itu terletak pada keinginan setiap warga.
"Pada pemilu kali ini, kita masih melihat kendala teknis dari penyelenggara pemilu yang menyebabkan pelaksanaan pemilu di sejumlah daerah bahkan di luar negeri terjadi insiden hilangnya hak pilih warga negara. Karena rumitnya teknis dan baru pertama kalinya kita melaksanakan pemilihan umum secara bersamaan. Namun, kita juga harus memahami bahwa pemilu kali ini dipersiapkan dengan niat baik oleh penyelengara pemilu," ujar dia.
Karena itu, Ridha berpesan semua pihak bersabar karena masih ada dua rangkaian pemilu yaitu perhitungan dan penetapan pemenang. Bahkan ada kesempatan waktu bagi yang kalah untuk menggunakan hak hukumnya dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi jika penyelenggaraan pemilu dianggap telah terjadi kecurangan yang terorganisasi, sistimik dan meluas.
Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin menyayangkan fenomena saling klaim kemenangan. Sebab proses perhitungan masih berlangsung.
"Demokrasi dan kontestasi politik memang mengharuskan kedua kubu yang bersaing untuk memiliki kesabaran tingkat tinggi dalam menunggu hasil perhitungan dari KPU," kata Ujang.
Menurut Ujang, dengan usainya perhelatan pesta demokrasi lima tahunan, semua pihak seharusnya bisa lebih mencairkan suasana.
Bukan justru saling klaim kemenangan hanya hanya akan menambah suasana politik makin panas.
Saling klaim kemenangan di banyak daerah atau provinsi, kata Ujang, tidak akan bermakna apa-apa karena capres dan cawapres dengan suara terbanyaklah yang akan menang.
"Menang di banyak daerah itu tidak berarti menang Pilpres, jika tidak mendapatkan suara terbanyak. Mari kita arif dan bijaksana dalam menilai ketentuan perundang-undangan. Jangan menafsirkan sepenggal-sepenggal sehingga rakyat tidak mendapatkan informasi yang benar," ujar dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Cara Cepat Pantau Real Count KPU di Smartphone
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga