JAKARTA – Komisi X DPR siap memediasi perselisihan di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang kini pecah menjadi dua. Langkah ini dilakukan agar pemuda yang terhimpun dalam KNPI tidak disibukkan dengan masalah internal yang bisa melupakan tujuan dibentuknya organisasi KNI.
“Pemuda sebagai generasi harapan bangsa tidak boleh terus ada dalam perpecahan sebagaimana dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam tubuh KNPI. Dengan ada persoalan dualisme KNPI, agenda besar membangun masa depan bangsa ikut kacau. Kita tak mau pemuda yang mestinya menjadi masa depam bangsa justru menjadi masalahah bangsa,” ujar Anggota Komisi X DPR Habib Jamal Azis saat menerima pimpinan dan pengurus KNPI kubu penyempurnaan di ruang komisi X DPR, Jakarta, Selasa (19/6).
Politikus Partai Hanura ini menambahkan, kisruh tentang kepengurusan KNPI memang harus didudukkan pada porsi yang benar, sehingga diketahui siapa yang benar secara hukum dan siapa yang salah. Dualisme adalah hal yang lumrah asalkan kedua kubu punya itikad mencari solusi untuk bersatu kembali.
“Di PSSI juga ada dualisme. Tapi jangan berhenti pada perpecahan dan dualisme ini, melainkan harus ada pencarian solusi sehingga kembali menjadi satu. KNPI harus mengarah ke sana juga, dan Komisi X DPR akan memanggil Kemenpora soal ini, agar kementerian yang bertugas mengurus masalah kepemudaan tidak lepas tangan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum KNPI kubu penyempurnaan Akbar Zulfakar mengatakan, dualisme di tubuh KNPI memang harus diselesaikan dengan lebih berbudaya dan dengan cara-cara pemuda. Dia juga mengingatkan bahwa dualisme kepengurusan KNPI tak semestinya direcoki oleh Kemenpora, karena masalah ini murni akibat adanya penyelewengan terhadap konstitusi yang dimiliki KNPI. "Kami meminta kepada Menpora untuk mencabut surat dukungan kepada KNPI Taufan. Dan ini juga tidak elok ketika harus dibawa keranah hukum," tegasnya.
Karena bagi Akbar, KNPI itu adalah ibarat sebuah laboratorium yang terdiri dari berbagai unsur. Yang tidak diharapkan oleh Akbar, yaitu pemuda tidak diarahkan kepada satu warna tertentu.
“KNPI adalah laboratorium pemuda. Seluruh kultur, agama, parpol, organisasi kepemudaan ada dalam laboratorium KNPI. Nah kita tidak ingin wadah pemuda ini kemudian diarahkan ke satu warna atau satu kepentingan tertentu,” terangnya.
Akbar menambahkan, KNPI sama sekali bukan kepentingan perorangan dan individu tertentu saja. Karena itu, KNPI Taufan sangat keliru. "KNPI itu sebagai wadah OKP-OKP, bukan kepentingan perorangan atau invidu itu sangat keliru, jika itu dipakai untuk kepentingan dan satu warna saja, maka ini mengecilkan KNPI," bebernya.
Akbar yang ikut didampingi sejumlah Ketua DPP, DPD dan ketua-ketua OKP-OKP juga menjelaskan bahwa hasil Kongres di Sahid, menghasilkan calon ketua umum, bukan Ketua Umum. Jadi pemilihan ketua umum belum selesai. "Jadi kongres di Sahid saat itu jelas belum memenuhi konstitusi," tandasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaji ke-13 Jangan Lewat Juni
Redaktur : Tim Redaksi