jpnn.com, BANDUNG BARAT - Bupati Bandung Barat Abubakar tampaknya ingin membangun dinasti politik di wilayah yang sudah dipimpinnya selama dua periode itu. Pasalnya, belakangan ini dia sangat sibuk mengkampanyekan sang istri Elin Suharlih Abubakar sebagai calon penggantinya.
Penilaian itu disampaikan politikus Partai Gerindra Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tatang Gunawan. Parahnya, menurut pria yang akrab disapa Tagun ini, Abubakar mengkampanyekan istrinya di acara-acara resmi pemerintah kabupaten yang penyelenggaraanya didanai APBD.
BACA JUGA: Dorong KPK Bongkar Korupsi Melibatkan Dinasti
"Haram bupati menggunakan APBD untuk mengkampanyekan istrinya sebagai calon bupati," kata Tagun kepada Pasundan Ekspres, Jumat (10/3).
Acara resmi pemerintah yang dimaksudnya yakni Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di setiap kecamatan. Dia menilai isi acara itu sangat bermuatan politis.
Padahal, acara yang didanai APBD seharusnya bertujuan untuk pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: KPK: Jangan Pilih Pemimpin Berasal dari Dinasti Politik
"Uang negara itu kan untuk pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenapa ini malah dipake kampanye istri bupati," ujarnya.
Tagun pun mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat agar tidak terjebak pada politik praktis yang coba dimainkan oleh calon petahana. Semestinya pejabat yang notabennya sebagai abdi negara, fokus mengabdibdan bekerja untuk masyarakat.
"PNS itu fokus saja kerja untuk masyarakat, jangan mau distir untuk kepentingan politik. Meskipun itu perintah bupati tapi jika itu menjerumuskan dirinya, ya jangan mau," ungkapnya.
Ia pun memperingatkan jika pejabat berani ikut terlibat dalam politik praktis atas perintah pimpinanya, maka harus siap menerima sanksi yang diberikan. Sebagai abdi negara, pejabat harus independen dengan tidak memihak kepada salah satu calon.
"Apalagi ada indikasi PNS yang mendukung bahkan menjadi simpatisan calon tertentu," ujar politisi yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD KBB ini.
Tagun pun berharap agar semua program yang dibiayai oleh uang Negara itu tidak disalah gunakan untuk kepentingan politik praktis. Pasalnya, selain ada pengawasan dari legislatif, rakyat pun saat ini sudah cerdas untuk mengetahui penggunaan uang negara tersebut.
"Rakyat sudah cerdas, jadi jangan berani-berani gunakan uang negara untuk kepentingan politik petahan. Haram itu," tegasnya.(sep/din)
Redaktur & Reporter : Adil