JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) semakin fokus mengucurkan kredit bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan terkesan menutup diri dengan kalangan pelaku usaha di daerah-daerah.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Eddy Ganefo dalam Forum Legislasi "RUU Perbankan", di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Rabu (14/9).
"Anggota Kadin di daerah-daerah mengeluhkan minimnya dukungan BPD terhadap pelaku usaha di daerah-daerah. BPD terlalu fokus memberikan fasilitas kredit kepada PNS," kata Eddy.
Selain mengutamakan PNS, lanjutnya, BPD juga mengeluarkan berbagai kemudahan bagi anggota DPRD untuk mendapat kredit.
"Cukup dengan hanya menyerahkan surat pelantikan seseorang jadi anggota DPRD, kredit langsung cair dari BPD," ungkapnya.
Eddy khawatir kredit bagi anggota DPRD akan berpengaruh signifikan terhadap besaran gaji yang diterimanya setiap bulan.
"Pasti berkurang penghasilan yang mereka terima karena sebagian besar gajinya sudah dipotong untuk cicilan kredit BPD," ujarnya.
Menjawab pertanyaan, apakah ini ada kaitannya dengan aspirasi anggota DPRD seluruh Indonesia meminta tambah gaji? Dia menyarankan perlu diteliti.
"Tapi kalau diukur dengan rata-rata nasional penghasilan rakyat Indonesia, gaji anggota DPRD itu lumayan besar. Karena dipakai untuk bayar cicilan, kecil gaji mereka jadinya," imbuh Eddy.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Seluruh PKPU Pedoman Pilkada 2017 Harus Diundangkan 15 September
BACA ARTIKEL LAINNYA... Taufik Tuding Pemprov DKI Selundupkan Pasal di Raperda Reklamasi
Redaktur : Tim Redaksi