Dukung Foke, PKS Tak Butuh Mahar

JAKARTA - PKS gerah dengan munculnya isu permintaan mahar dalam putaran kedua pilgub DKI. Partai pengusung duet Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini di Pilgub putaran pertama itu menegaskan, jatuhnya pilihan mereka kepada pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) bukan didasarkan pada kompensasi sejumlah dana tertentu.   

Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, banyak faktor yang membuat PKS akhirnya memutuskan"untuk mendukung pasangan Foke-Nara. Salah satunya adalah ketidakjelasan sikap pasangan lainnya, Joko Widodo (Jokowi)-Ahok, terkait dengan komitmen bertahan hingga akhir masa tugas jika terpilih. "Jokowi tidak ada konfirmasi mengenai hal itu. Jadi, kita anggap tidak setuju dengan syarat yang kami ajukan," ujar Mahfudz di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, (29/8).

Mahfudz menegaskan, PKS tidak ingin dukungan yang diberikan kepada salah satu calon menjadi sia-sia hanya karena yang bersangkutan berhenti di tengah jalan. Mahfudz mengakui, dalam pilwali Solo, PKS termasuk salah satu partai pendukung Jokowi. Itu dilakukan, kata dia, karena awalnya partainya melihat gagasan-gagasan sangat bagus dan bisa diimplementasikan. "Tapi, kami tidak mau orang yang diberi amanah terus memburu jabatan yang lebih tinggi. Kami tidak mau itu menjadi tren atau gejala umum," tandasnya.

Bukankah Hidayat Nur Wahid jika menang pilgub juga akan meninggalkan jabatannya sebagai anggota dewan? Mahfudz menyatakan, situasinya berbeda. "Kalau calon lain meninggalkan posisinya sebagai pemimpin di daerahnya untuk jadi pemimpin di daerah lain, kalau Pak Hidayat berbeda," tuturnya.

Sebelumnya PKS dihantam isu bahwa dukungan mereka tidak diberikan kepada pasangan Jokowi-Ahok pada putaran kedua pilkada DKI karena tidak disetujuinya permintaan sejumlah dana. "Keputusan kami benar-benar berdasar pertimbangan yang komprehensif. Makanya, kami pun lama memutuskan itu. Jadi,"tidak benar ada sejumlah mahar, termasuk yang diserahkan Foke kepada kami. Itu sangat tidak beralasan," tegasnya.

Selain soal mahar, PKS juga disebut-sebut meminta jatah beberapa kursi kepala dinas sebagai kompensasi dukungan. "Ini aneh kalau kami dituduh seperti itu. Sebab, kepala dinas di pemerintah"daerah itu PNS, dan PNS aktif tidak boleh berpolitik. Jadi, bagaimana bisa kami mendudukkan politisi kami menjadi kepala dinas?" imbuhnya. (dyn/c10/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum DPR Korupsi Rusak Citra