jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung diskresi Polda Metro Jaya yang tidak mengizinkan aksi demonstrasi mulai Rabu (15/10) sampai Senin (21/10). Kebijakan itu merupakan ikhtiar dalam menjaga situasi dan kondisi jelang pelantikan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden - Wakil Presiden RI 2019-2024 pada Minggu depan (20/10).
“Itu untuk mengantisipasi,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/10).
BACA JUGA: Pimpinan MPR Kumpulkan Panglima TNI, Kapolri dan KaBIN demi Pelantikan Jokowi
Legislator Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu meminta semua elemen termasuk mahasiswa bersama-sama menyukseskan pelantikan presiden dan wapres. Menurut dia, nama baik Indonesia di mata dunia harus terus dijaga, termasuk saat MPR menggelar pelantikan Jokowi - Ma’ruf.
“Saya berharap pada adik-adik di BEM (badan eksekutif mahasiswa) dapat memandu (rekan-rekannya) dan marilah menjaga nama baik kita di mata internasional. Itu saja harapan saya,” papar mantan ketua DPR itu.
BACA JUGA: Demo Marak, Relawan Jokowi - Maruf dari Banten Siap Bergerak
Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy mengatakan pihaknya tidak akan memberikan izin untuk aksi demonstrasi supaya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Menurutnya, kebijakan itu merupakan bentuk diskresi yang dimiliki kepolisian.
"Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober. Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan,” ujar Eddy usai rakor bersama DPR, Senin (14/10).
BACA JUGA: Honorer K2 Siapkan Demo Besar-besaran Usai Pelantikan Presiden
Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono menegaskan bahwa kalau ada unjuk rasa berarti aksi itu illegal. “Kami sudah buat pengamanan seperti saat menghadapi unjuk rasa beberapa hari lalu,” kata Mayjen Eko.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy