jpnn.com - JAKARTA - Sinyal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan lebih setuju dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, perlu diikuti rekonsiliasai antara SBY dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Rekonsiliasi itu akan berujung pada sikap resmi fraksi Partai Demokrat di DPR.
Karena mau tidak mau, kebekuan antara SBY dan Megawati dalam sepuluh tahun terakhir, dapat saja menjadi penyebab sulitnya kedua partai memiliki satu pendapat yang sama terkait berbagai kebijakan. Termasuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang pembahasannya masih menggelinding di DPR.
BACA JUGA: Teddy Bayarkan Tiket Rombongan Menteri PDT Rp 290 Juta
“Kalau Demokrat beralih, maka akan memengaruhi fraksi di parlemen. Apalagi Demokrat sekarang ini kan salah satu fraksi dengan kursi besar. Maka mereka (pendukung pilkada langsung), akan menjadi mayoritas,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, di Jakarta, Senin (15/9).
Selain adanya sinyalemen pendapat yang disampaikan SBY lewat laman youtube, kemungkinan Demokrat berubah sikap juga didasari kenyataan kalau selama ini PD di koalisi merah putih tidak terlalu kental.
BACA JUGA: Inilah Nama 48 Anggota Dewan Terpilih yang Terjerat Korupsi
“Belum lagi terkait ikatan moral, saya kira SBY merupakan tokoh yang paling merasakan manfaat dari pelaksanaan pilkada langsung. Karena itu justru menjadi aneh saya rasa kalau beliau (Presiden SBY,red) tidak bersikap,” katanya.
Secara pribadi, Jeirry mengaku aneh melihat adanya perubahan sikap sejumlah fraksi yang sebelumnya mendukung pilkada langsung, kini malah lebih memilih pilkada dilakukan lewat DPRD. Padahal kalau dilihat dari tujuan awal dilakukannya revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, yang dipecah menjadi tiga undang-udang, semangatnya adalah perbaikan. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Gerindra Yakin tak Ada Parpol yang Mau Terima Ahok
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sistem IT Panselnas Amburadul, Tes CPNS Minta Diundur
Redaktur : Tim Redaksi