JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Gede Pasek Suardika menyatakan, penerapan kartu Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis) oleh Markas Besar Polri mengecewakan. Padahal, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) saja belum tuntas.
"Iya itu sesuatu yang mengecewakan dan jauh dari semangat reformasi birokrasi," kata Pasek, menjawab JPNN, Selasa (24/4).
Menurutnya, terlihat jelas kelemahan dalam koordinasi atau memang ada nuansa bisnis dari kebijakan itu. Padahal, lanjut dia, sistem e-KTP saja belum tuntas, rakyat dibebani kembali oleh jubelan kartu lainnya.
Pasek Suardika menyebutkan, jika Mabes Polri berkepentingan dengan data maka bisa saja mengambil data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tidak perlu biaya banyak lagi.
"Kami berharap semuanya ini harus dijelaskan kepada rakyat secara transparan termasuk siapa pihak swasta yang dilibatkan. Sebab mengambil uang dengan pungutan ke rakyat harus dengan persetujuan rakyat dalam hal ini lewat DPR," ujar Pasek.
Dia menyarankan, sebaiknya e-KTP dimaksimalkan untuk memudahkan penataan problem kependudukan. "Kalau soal sidik jari kan sudah diambil bahkan dengan retina mata juga sudah ter-record dengan baik," jelasnya.
Ditanya langkah Komisi II berikutnya, apakah akan memanggil pihak terkait? Pasek mengatakan, "Ya nanti kita koordinasikan dengan pimpinan dulu. Prinsipnya harus dibuat terang dan jelas."
Seperti diketahui Polri meluncurkan kartu Inafis. Kartu ini dibuat bersamaan saat membuat SIM. Biaya yang dikenakan Rp 35 ribu. Kartu ini menyangkut data seseorang secara menyeluruh. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gunung Lokon Kembali Meletus
Redaktur : Tim Redaksi