JAKARTA - Proyek KTP elektronik (e-KTP) tahap pertama bagi 50 juta penduduk yang tersebar di 197 kabupaten/kota, ditargetkan tuntas pada penghujung tahun iniNamun di lapangan, ternyata banyak persoalan yang membuat proyek kebanggaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu tersendat-sendat.
Persoalan-persoalan terkait realisasi e-KTP itu dibeber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Jakarta, Selasa (18/10)
BACA JUGA: Pernah Lihat Dahlan Tidur di Tumpukan Koran
Di Rakornas yang berlangsung dua hari sejak Senin (17/10) itu, banyak daerah menyampaikan persoalan terkait e-KTP kepada Mendagri Gamawan Fauzi.Di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) misalnya, peralatan untuk e-KTP masih kurang
Lain lagi dengan persoalan di Nunukan, Kalimantan Timur
BACA JUGA: Sukses di PLN, SBY Percayakan BUMN
Di kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia itu belum semua kecamatan menerima peralatan e-KTPDi Pekanbaru, peralatan e-KTP yang dikirim justru rusak
BACA JUGA: Nonton Bareng Pengumuman Reshuffle Kabinet
Sudah ditunggu hingga 10 hari, belum juga ada pengembalianMasih di Pekanbaru, belum semua peralatan e-KTP diterima, sepert tripod untuk kamera.Sedangkan Sumatera Utara justru meminta target penyelesaian e-KTP diundur menjadi April 2012Alasannya, di Sumatera Utara masih banyak daerah belum menerima secara lengkap peralatan unutk e-KTP.
Menanggapi keluhan-keluhan itu, Mendagri Gamawan Fauzi langsung menegur konsorsium pemenang tender e-KTPDi hadapan para kepala daerah dan Kepala Dinas Dukcapil, Mendagri pun mengingatkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang menjadi rekanan Kemendagri untuk menaati jadwal realisasi penuntasan proyek e-KTP.
"Kepada konsorsium, sungguh-sungguh saya minta jangan mangkir lagi dari jadwal yang telah disepakatiTarget kita hingga akhir tahun ini dapat rampung di 197 kebupaten/kota dengan 50 juta e-KTP," ujar Mendagri.
Menurutnya, masyarakat sudah cukup antusias menyambut program e-KTPSayangnya, kata Mendagri, persoalannya justru pada konsorsium yang menjadi rekanan Kemendagri.
Lebih lanjut Mendagri mengungkapkan bahwa pihaknya meminta bantuan konsorsium untuk menyediakan 2000 unit peralatan tambahan agar target e-KTP tuntas di 197 kabupaten/kota pada akhir tahun ini bisa terealisasiBantuan itu untuk menggenjot penerbitan e-KTP dalam setiap harinya.
Disebutkannya, saat ini setiap hari diterbitkan 220 ribu e-KTP"Dengan tambahan peralatan kemungkinan dapat mencapai 500 ribu e-KTP per hariSaya janji kalau Desember ini tidak beres, saya minta berhenti dari jabatan MendagriIni komitmen saya,” kata Mendagi yang langung disambut tepuk tangan paserta Rakornas.
Selain itu, Mendagri juga meminta Dirjen Admnistrasi Kependudukan (Admnduk) Kemendagri mengirim petugas ke daerah demi menggenjot e-KTP"Kirim satu orang perwakilan dari pusat untuk per kabupaten," pintanya.
Sedangkan pelaksana tugas (Plt) Dirjen Adminduk, Irman, menyatakan bahwa semua keluhan daerah akan dicatat untuk kemudian dicarikan solusi secepatnya"Mudah-mudahan sepulang dari sini konsorsium juga menggenjot kinerjanya," ucap Irman(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Pastikan Kabinet Baru Tidak Gemuk
Redaktur : Tim Redaksi