jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyebut efek mahalnya biaya politik yang dikeluarkan pada pelaksanaan pemilihan presiden, sangat berbahaya.
Menurutnya hal itu menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di Indonesia.
BACA JUGA: Data Aplikasi PeduliLindungi Bocor? Kemenkes Klaim Begini
Biaya politik mahal disebut juga terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.
"Hal itu melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan para politikus atau pejabat yang terpilih."
BACA JUGA: Sedih! Gegara Belajar dari Rumah Pengetahuan Anak Hilang
"Karena keterpilihan mereka tidak ditentukan kualitas dan kapabilitasnya, tetapi 'isi tas' atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana," ujar Fahri dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (5/9).
Dia menilai tidak mengherankan ketika para politikus terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan.
BACA JUGA: Oknum Dokter Tak Percaya COVID-19 Viral di Medsos, MUI Angkat Suara
Menurut dia, hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus terbaru adalah seorang anggota DPR dengan istrinya yang merupakan seorang bupati ditangkap KPK.
Fahri mengatakan kerusakan sebuah negara demokrasi bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku partai politik terutama yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.
"Segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat."
"Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara, namun sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan," katanya.
Dia menegaskan bahwa Partai Gelora akan berusaha untuk memutus lingkaran tersebut.
Karena pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik.
Menurut dia, negara yang beres sistem politiknya harus bebas korupsi, sehingga sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politik.
"Saya juga tidak mau kalau calon anggota legislatif (caleg) dibiayai partai, karena kalau dia bersalah, partai politik akan mengambil kepemilikannya," katanya lagi.
Fahri Hamzah menilai pembiayaan politik yang mahal sebenarnya bisa disiasati dan ditekan seminimal mungkin dengan berbagai cara.
Misalnya, menggelar pertemuan secara virtual dibandingkan bertemu dengan cara bertatap muka.(Antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang