jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Effendi Simbolon mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tegas soal perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebab, Ia menilai polemik soal perusahaan asing asal Amerika Serikat itu hanya bisa diakhiri oleh Presiden.
Ini disampaikan oleh Effendi, dalam dikusi bertajuk Freeport Bikin Repot di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (21/11). Diskusi tersebut selain membahas skandal dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto, juga terkait kelanjutan PTFI di tanah air.
BACA JUGA: Kumpul di Rumah Prabowo, KMP Solid Bela Setya Novanto
"Standing positionnya ada pada Presiden, tinggal menyatakan perpanjangan dengan poin-poin A, B, C, D. Jangan mau tidak, mau tidak. Harus tegas. Ini jangan kemudian dibiarkan jadi polemik untuk hal yang tidak perlu," tegas Effendi.
Effendi yakin Indonesia punya kemampuan untuk menyerap saham PTFI sebagaimana amanat UU melalui divestasi saham sekurang-kurangnya 51 persen. Karenanya Presiden jangan sampai terbawa gonjang-ganjing polemik PTFI, tapi harus fokus bagaimana bangsa ini bisa mengelola sumber daya dan kekayaan alamnya.
BACA JUGA: Kata Prabowo Soal Setya Novanto: Kalau Kawan Harus Dibela
"Ada hal yang seharusnya kita pantau, bahwa ada yang kita tunggu yaitu mewajibkan devisiasi sahamnya (Freeport) tapi itu tidak terjadi. Pemerintah harus fokus apa yang menjadi prinsip bahwa Freeport harus berkewajiban mendivestasikan sahamnya," tegas Effendi.
Senada, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Simon Sembiring meminta pemerintah kembali pada UU Minerba. Kalau Freeport meminta perpanjangan kontrak karya maka itu melanggar UU karena rezim saat ini harus berupa izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP Khusus.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Abraham Samad: Apapun yang Terjadi, KPK Tak Boleh Takut
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Tuding Freeport Jalankan Operasi Intelijen
Redaktur : Tim Redaksi