jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira berbicara soal peleburan dua kementerian koordinator setelah muncul video Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membawa narasi resuffle kabinet.
Dia pun menilai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan dan Kementerian Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) yang dipimpin Airlangga Hartarto sebaiknya dileburkan menjadi satu.
BACA JUGA: Publik Ingin Yasonna dan Luhut Hilang dari Kabinet
"Kalau kementerian, Kemenko Maritim dan Investasi, sebaiknya dilebur ke Kemenko Perekonomian. Itu lebih efektif," kata Bhima dalam diskusi daring berjudul "Menanti Perombakan Kabinet", Sabtu (4/7).
Menurut Bhima, kedua kementerian koordinator ini kurang bekerja maksimal selama menangani pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).
BACA JUGA: Simak! Luhut Singgung Komentar IMF Soal Utang Indonesia
Dari sisi Kemnko Marves, kata dia, institusi ini sudah salah sejak pembentukannya. Pasalnya, Kemenko Marves membawahi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Ini kinerja sudah offside. Banyak urusan di luar urusan investasi maritim yang diurusin juga, sehingga ini menjadi persepsi yang, oh ini ada menteri di atas menteri. Jadi kemenko yang superpower,"
BACA JUGA: Luhut Panjaitan Sebut Mas Ibas Anak Kolong yang Paten
Selanjutnya, kata dia, dari sisi Kemenko Perekonomian masalah terlihat dari sisi pengucuran dana untuk Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) yang kecil dan program Kartu Prakerja.
Data INDEF, dana UMKM hanya terkucur satu persen dari anggaran yang tersedia. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium masalah di dalam program Kartu Prakerja.
"Semua nunggu, kok, realisasi UMKM satu persen tidak sampai. Kartu Prakerja yang di bawah Kemenko Perekonomian akhirnya bermasalah dan disemprit KPK," ucap dia.
"Jadi sudah jelas, artinya mohon maaf, masih banyak orang lain yang lebih kompeten duduk di kabinet khususnya Kemenko Perekonomian, karena situasinya berbeda sekali dengan Pemilu 2019 sekarang," beber dia. (mg10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan