“Saya meminta eksekusi terhadap lahan seluas 2.500 hektar yang terletak di kawasan Anak Aia Gunung, dan sekitarnya di Nagari Manggopoh, Agam –Sumatera Barat ditunda karena eksekusi tersebut berpotensi menimbulkan bentrok massal antara masyarakat dan aparat,” kata Taslim Chaniago, usai Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (26/9).
Permintaan penundaan eksekusi ini, lanjut anggota Komisi Hukum DPR ini jangan diartikan sebagai tindakan untuk melecehkan keputusan Mahkamah Agung (MA). Permintaan ini motivasinya hanya untuk lebih mengutamakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan.
“Sebagai sebuah keputusan hukum, kita hormati itu. Tapi yang lebih kita harapkan dibukanya ruang penyelesaian perkara tersebut secara adat, sebagai upaya meminimalisir potensi konflik massal,” harap politisi Partai PAN itu.
Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan pihaknya secara langsung sudah meminta pihak kepolisian setempat agar tidak melakukan eksekusi karena tingginya potensi konflik.
“Eksekusi ini rawan potensi konflik. Kalau terjadi pertumpahan darah, Kapolres harus bertanggung jawab. Saya sudah sampaikan itu semua kepada Kapolres, baik secara lisan maupun melalui pesan singkat sebagai bukti hukum nantinya. Terlebih pihak Kepolisian setempat juga sudah mengantongi bukti perlawanan hukum dari pihak yang tereksekusi. Ini bisa dijadikan alasan hukum untuk menunda eksekusi," imbuh Nudirman Munir. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Secara Etnografis, Papua Butuh Lima Provinsi
Redaktur : Tim Redaksi