Elektabilitas Golkar Langsung Jeblok

Selasa, 18 Juli 2017 – 04:53 WIB
Ketua DPR Setya Novanto usai menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus korupsi e-KTP, Jumat (14/7). Foto: Desynta Nuraini/JawaPos.Com

jpnn.com, JAKARTA - Dugaan keterlibatan Setya Novanto dan sejumlah politisi Partai Golkar dalam kasus megakorupsi KTP elektronik (e-KTP) berimbas pada elektabilitas partai.

Sempat pulih di kisaran 14 persen, survei tingkat keterpilihan (elektabilitas) partai berlambang beringin itu kini menurun hampir menyentuh digit 10 persen.

BACA JUGA: Novanto Tersangka, Achmad Suhawi: Perlu Mengedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Fungsionaris Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, kasus e-KTP yang menyeret Golkar membuat kinerja konsolidasi menjadi kurang efektif.

Manuver Golkar yang terlibat, bahkan memimpin Pansus Angket KPK, juga memberikan kontribusi tambahan atas penurunan elektabilitas partai.

BACA JUGA: Setnov Dijerat KPK, Nurdin Halid Minta Kader Golkar Tenang Saja

”Survei internal yang dilakukan menunjukkan bahwa suara Golkar merosot ke angka 11 persen,” katanya.

Menurut Doli, angka itu jelas merupakan penurunan. Pada Pemilu 2014 Partai Golkar mampu meraih 14,75 persen suara.

BACA JUGA: Setnov Disangka Korupsi, Golkar Tetap Konsisten Dukung Jokowi

”Makin lama kasus e-KTP ini didiamkan begitu saja, ini akan semakin merugikan Partai Golkar,” ucapnya.

Terbentuknya Pansus Angket KPK, tambah Doli, harus diakui tidak terlepas dari pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP. Kasus tersebut turut menyeret sejumlah politikus Golkar, termasuk Setnov.

Entah kebetulan atau kesengajaan, pansus angket dipimpin politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, yang namanya juga disebut dalam dakwaan kasus e-KTP.

”Komentar yang ditampilkan lewat pansus angket juga banyak dari Golkar, khususnya yang miring-miring. Misalnya, ide tentang pembekuan anggaran KPK munculnya dari Misbakhun. Orang tahu itu kader Partai Golkar,” paparnya.

Dari hasil survei internal Golkar, penurunan elektabilitas 3 persen paling banyak disebabkan kasus e-KTP.

Sebanyak 67 persen pandangan publik menilai saat ini Golkar terbelit kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun tersebut. ”Jika tidak ada pembenahan, tentu ini merugikan Golkar sendiri,” tuturnya. (bay/c9/fat)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Jerat Novanto, Fahri Hamzah Cs Besok Gelar Rapim


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler