jpnn.com, JAKARTA - Mayoritas saat ini pemilu legislatif (pileg) diisi oleh kaum pria. Bahkan mereka yang menjadi anggota dewan umumnya adalah pria. Sehingga hanya sedikit perempuan yang ingin terjun ke politik .
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lindsey Afsari Puteri mendorong adanya pendidikan politik kepada kaum perempuan. Ini dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di setiap pileg.
BACA JUGA: Doli Kurnia Ungkap Status Dedi Mulyadi di Golkar, Begini
"Bahwa Partai Golkar sebagai partai yang mengedepankan kaderisasi telah merampungkan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Namun, mungkin masih ada partai kecil yang mengalami kendala dalam hal ini," ujar Lidsey Afsari dalam keterangannya, Kamis (18/5).
Lindsey mengaku mendukung penuh agar perempuan bisa terjun ke politik dan bersaing dan berkompetisi di setiap pileg.
BACA JUGA: Superwoman Se-Indonesia, Penghargaan Clarisa Arda untuk Perempuan
Menurut Lindsey, saat ini Partai Golkar salah satunya adalah memprioritaskan kaum perempuan untuk berkompetisi di pileg. Termasuk juga mendorong untuk terjun ke politik.
“Sejak jauh hari Partai Golkar menerapkan pola atau mekanisme penjaringan fungsionaris 200 persen, lalu diseleksi menjadi 150 persen, dan akhirnya menjadi 100 persen bacaleg. Artinya Partai Golkar telah melampaui kuota 30 persen dengan mencapai 33,96 persen pada pencalonan perempuan di pemilu legislatif kali ini," ucapnya.
Lindsey menuturkan, tidak ingin pencapaian 30 persen hanya pada pencalonan saja. Melainkan saat terpilih menjadi anggota dewan mereka juga harus bisa memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.
"Jika hanya untuk memenuhi kuota, bagi partai besar mungkin lebih mudah dilakukan. Tetapi kita kan juga harus memperjuangkan teman-teman di parpol lain yang belum mendapat tempat," ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini mengakui bahwa partai politik harus memprioritaskan target yang realistis.
"DPP Partai Golkar tentu menghitung bahwa partai ini harus realistis untuk mencapai target pemenangan," katanya.
Selaku pimpinan KPPG, Lindey berkomitmen untuk mendukung rekan-rekan perempuan. Misalnya mendorong agar perempuan bisa mendapatkan nomor urut pertama di pileg.
"Dengan memberikan rekomendasi kepada kader perempuan terbaik dan potensial baik di pusat maupun daerah untuk mendapatkan nomor urut satu," tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa secara kelembagaan, KPPI maupun KPPG berupaya mendorong partai politik untuk lebih berkomitmen dalam mendukung partisipasi perempuan. Misalnya menyediakan dukungan logistik yang memadai untuk membatu perempuan.
“Kami berharap langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Dengan demikian, diharapkan suara dan kepentingan perempuan dapat lebih diwakili dan diperjuangkan melalui legislasi, budgeting maupun pengawasan dalam pembangunan dan jalannya pemerintahan," tuturnya.
Pengamat politik Adi Prayitno menjelaskan partai politik dalam merumuskan strategi pencalonan pasti berfokus pada bagaimana memenangkan pertarungan.
Adi juga mengatakan bahwa calon anggota legislatif yang diusung harus memiliki dukungan politik yang kuat untuk meningkatkan perolehan suara.
"Partai tidak terlalu mempedulikan apakah calon itu pemuda, orang tua, perempuan, atau laki-laki sebenarnya tidak penting. Afirmasi 30 persen perempuan menjadi tidak efektif jika tidak dijamin," katanya.
Adi juga menyatakan, bahwa undang-undang menuntut adanya keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Namun sebenarnya partai politik tidak terlalu mempedulikannya.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul