JAKARTA – Mundurnya Menteri Kesehatan Endang Rahayu menjadi alasan kuat bagi elite parpol yang tergabung dalam Setgab Koalisi mewacanakan perombakan kabinet. Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika salah satunya yang ikut berwacana tentang reshuffle kabinet itu.
“Tidak tertutup kemungkinan Presiden SBY melakukan penataan ulang kabinet pasca mundurnya menteri kesehatan dan kewenangan itu ada pada Presiden SBY. Saya yakin pasti presiden memilih yang terbaik,” katanya kepada wartawan, Jumat (27/4).
Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, bahwa ada tiga alternatif yang kini dapat dilakukan Presiden menanggapi mundurnya Menkes. Pertama, mencari pengganti menteri kesehatan, kedua, menaikkan posisi
Wakil Menkes menjadi Menkes. Ketiga, menata ulang kabinet secara keseluruhan.
“Namun, semuanya kembali lagi pada presiden karena itumerupakan hak prerogatif kepala negara,” imbuh pasek yang berharap
Presiden SBY merespons keinginan sejumlah kader Demokrat yang menghendaki perombakan kabinet demi soliditas koalisi pemerintah.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain. Dia mengatakan, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dapat merombak kabinet bila menilai menteri dari parpol tertentu tak efektif. PKB berharap presiden mengevaluasi parpol koalisi atas sikap mereka terhadap UU APBN Perubahan 2012.
“Ribut-ribut kemarin itu sangat memengaruhi pada soliditas pemerintahan. Maka Presiden SBY perlu mempertimbangkannya, membaca
ulang, dan mengevaluasi para pembantunya. Dan, dengan mundurnya Menkes
ini, saya pikir bisa juga dijadikan momentum perubahan di kabinet,” kata Malik di Gedung DPR, Jumat (27/4).
Anggota Komisi II DPR RI ini menuturkan, PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut pada presiden. Bila merasa nyaman dengan komposisi kabinet sekarang, juga tak masalah. “Kalau Presiden SBY percaya dengan
komposisi menteri sekarang ini, terserah presiden. Tapi kalau sebaliknya, presiden perlu tata ulang kabinet. Namun, untuk penggangti
Menkes bisa juga Wakil Menteri Kesehatan diangkat menjadi menteri,” kata Malik lagi.
Sementara itu, pengamat politik dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengatakan, pengunduran diri Menkes Endang memang menjadi kesempatan bagi Presiden SBY menunjukkan
leadership-nya dalam menunjuk pembantu atau menteri. Sebab jatah menteri kesehatan ini sudah pasti menjadi incaran banyak partai,
khususnya yang ada dalam koalisi.
“Secara politik posisi Menkes yang lowong akan dicium parpol koalisi sebagai kesempatan mendapat jatah menteri. Tapi saya harap SBY tidak terlalu mempertimbangkan soal politik, namun harus mengedepankan unsur 
profesionalitas,” terangnya.
Menurut Andrinof, jika pun SBY harus memakai pertimbangan stabilitas politik, maka semestinya partai yang mendapat jatah menteri adalah Partai Demokrat. Sebab, dibanding partai lain seperti Golkar dan PKS, Demokrat justru mendapat jatah lebih sedikit dan tidak sebanding dengan kekuatannya di DPR.
“Kalau sampai jatah menteri PKSI ini diberi
pada partai Koalisi, khususnya Golkar dan PKS, maka saya katakan SBY terlalu baik sedunia karena mau membagikan haknya kepada orang lain. Ini pun hanya demi menjaga harmoni yang selama ini terbukti tidak selalu didapatkan,” katanya lagi.
Terkait anggapan bahwa Golkar dan PKS memiliki banyak kader yang ahli di bidang kedokteran, Andrinof mengatakan bahwa ahli kedokteran itu memang banyak di Indonesia. Namun yang dibutuhkan adalah orang-orang
profesional, mengerti masalah kesehatan masyarakat, serta pandai mengambil keputusan.
“Saya khawatir jika jatah menteri kesehatan diberi pada kader partai akan ada kecurigaan besar pada persoalan anggaran. Karena dalam hal anggaran, kementerian kesehatan selalu masuk lima besar pengelola anggaran APBN. Ini jelas agak riskan jika dipimpin orang partai. Jadi
yang terpenting unsur profesionalisme saja. SBY harus berani melepas ikatan politis,” tegasnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rapimnasus Golkar Tetap Akan Putuskan Ical sebagai Capres
Redaktur : Tim Redaksi