jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Citra Institute Efriza mengapresiasi semangat reformasi yang dimiliki Calon Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Elly Lasut dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
Menurut dia, sikap Elly Lasut yang tegas ingin menghapuskan segala bentuk nepotisme dalam pemerintahan sangat patut didukung, mengingat selama ini praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi masalah serius dalam banyak sektor pemerintahan di Indonesia
BACA JUGA: Kalangan Pemuda Kompak Menyatakan Dukungan ke Elly Lasut-Hanny Pajouw di Pilgub Sulut
"Keinginan Elly Lasut adalah semangat reformasi yang memang ingin negeri ini bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sikap ingin membangun pemerintahan tanpa nepotisme patut didukung pun begitu juga dengan perangkat daerah yang bersih," kata Efriza dalam keterangannya, Rabu (20/11).
Dia menilai Elly Lasut memiliki visi yang jelas untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional dan akuntabel. Dengan pengalaman yang dimiliki dalam pemerintahan daerah, Elly Lasut dianggap mampu mengimplementasikan perubahan ini dengan bijaksana dan efektif.
BACA JUGA: Elly Lasut Pemimpin yang Peduli Tanpa Diskriminasi & Dekat dengan Masyarakat Muslim
Efriza menilai bahwa keinginan mantan bupati Kepulauan Talaud itu untuk melaksanakan reformasi di sektor pemerintahan sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.
"Pemerintahan bersih mencerminkan tata kelola pemerintahan dapat diletakkan dalam kinerja yang benar," ungkapnya.
BACA JUGA: Elly Lasut Dinilai Sebagai Pemimpin yang Utamakan Rakyat Ketimbang Kepentingan Pribadi
Sebelumnya, Elly Lasut menyatakan bahwa reformasi birokrasi yang berfokus pada sistem akuntabilitas adalah kunci utama dalam mencegah terjadinya praktik KKN di daerah tersebut.
Menurut dia, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, sistem akuntabilitas yang solid harus dibangun terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi.
"Sistem akuntabilitas itu akan bersumber dari sistem informasi pemerintahan daerah, sistem pemerintahan daerah harus dilakukan secara total di Sulawesi Utara ini. Hanya dengan sistem itulah sekarang arah pembangunan nasional ditunjukkan untuk mencegah korupsi, kolusi, nepotisme dimaksud," ujar Elly Lasut.
Sistem akuntabilitas, lanjut Elly, harus berakar pada sistem informasi pemerintahan daerah yang terhubung dengan baik. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan data pemerintahan menjadi lebih efisien, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif. (*/boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi