jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) John Wempi Wetipo mengaku memperoleh tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wempi menuturkan, Presiden Ketujuh RI tersebut memberikan dua tugas khusus sebelum melantik mantan bupati Jayawijaya itu menjadi pendamping Menteri PUPR Basoeki Hadimuljono.
Tugas pertama untuk Wempi adalah memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. “Supaya bisa melakukan akselerasi,” ujarnya melalui siaran pers ke media, Sabtu (2/11).
BACA JUGA: John Wempi Masuk Kabinet, Tokoh Papua Puji Jokowi
Adapun tugas kedua untuk Wempi adalah memperkuat pengawasan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang ada di Papua. "Bagi saya, penugasan dari Presiden Jokowi menjadi sebuah mandat yang harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya," tuturnya.
Oleh karena itu Wempi bakal proaktif mencurahkan pengetahuan dan pengalamannya untuk memacu pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Untuk itu pula bupati Jayawijaya periode 2008-2018 itu akan menjaga kesolidan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
BACA JUGA: Please, Jangan Ragukan Kemampuan Wakil Menteri Asal Papua Ini
"Berdasarkan aturan, menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur yang memimpin kementerian. Saya bisa serta sangat siap memberikan berbagai pertimbangan, saran dan masukan untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian, khususnya di wilayah timur Indonesia," ujarnya.
Namun, Wempi juga membutuhkan dukungan dari jajaran Kementerian PUPR untuk melaksanakan penugasan dari Presiden Jokowi. Menurutnya, pelaksanaan program Kementerian PUPR di lapangan harus diawasi.
BACA JUGA: KKB Tembak Pekerja di Nduga Sambil Menari Kegirangan
Wempi lantas mencontohkan gangguan terhadap pekerja proyek jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga jelang akhir 2018. Kementerian PUPR mengidentifikasi salah satu masalah pemicu serangan itu adalah tidak adanya warga lokal yang terlibat pengerjaan proyek jembatan.
Oleh karena itu Wempi membutuhkan staf-staf mumpuni yang akan memberikan saran dan pertimbangan bagi Kementerian PUPR. Menurutnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara memberi ruang bagi kementerian untuk mengangkat lima staf khusus.
"Wajar presiden memberikan tugas agar saya melakukan pengawasan dengan baik, sebab anggaran di Kementerian PUPR memang sangat besar. Staf-staf yang mumpuni dibutuhkan untuk melaksanakan perintah Pak Jokowi itu," tuturnya.
Wempi meyakini dukungan seluruh jajaran Kementerian PUPR akan membuat penugasan dari Presiden Jokowi bisa terealisasi. "Mari bekerja bersama-sama dalam melaksanakan visi pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi," tegasnya.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni