Emiten Infrastruktur Sesuai Ekspektasi, Waskita Karya Paling Moncer

Sabtu, 20 Agustus 2016 – 09:14 WIB
IHSG. Foto: JPNN

jpnn.com - JAKARTA – PT Waskita Karya Tbk menjadi emiten infrastruktur yang paling gemilang setelah mencatat kenaikan pencapaian proyek 330 persen (yoy). Angka itu sudah 114 persen dari target 2016.

Kinerja Waskita Karya sejalan dengan raihan emiten-emiten infrastruktur yang mendulang sukses. Rata-rata kontrak emiten infrastruktur sudah mencapai 61 persen hingga Juli.

BACA JUGA: Kucuran Capital Inflow Bikin IHSG Meroket

Sepanjang tahun ini, Waskita menargetkan perolehan nilai proyek Rp 40 triliun. Pada periode Januari–Juli 2016, perolehan nilai proyeknya mencapai Rp 45,6 triliun atau 14 persen lebih tinggi daripada target.

’’Agresivitas WSKT mengambil alih proyek jalan tol telah menuai hasil dan mampu mendongkrak kontrak baru WSKT pada periode Juli 2016 menjadi hampir Rp 46 triliun melampaui prediksi setahun penuh 2016,’’ kata analis PT Mandiri Sekuritas Bob Setiadi dalam risetnya kemarin (19/8).

BACA JUGA: Kembangkan Bandara Silangit, AP II Targetkan 200 Ribu Penumpang

Kontrak utama yang didapatkan WSKT dalam waktu dekat adalah light rapit trans (kereta api ringan) Palembang, Sumatera Selatan, sebesar Rp 11 triliun dan beberapa proyek jalan tol senilai Rp 18 triliun–Rp 19 triliun.

Penyelesaian proyek jalan tol yang lebih cepat juga tercermin dari pencapaian pendapatan paro pertama 2016 yang solid, yakni Rp 8 triliun (naik 108 persen) dan laba bersih Rp 578 miliar (melesat 237 persen).

BACA JUGA: AP II Anggarkan Rp 130 miliar untuk Kembangkan Bandara Silangit

Kinerja PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) juga cukup positif dengan meraih nilai kontrak Rp 15,568 triliun hingga Juli 2016 atau 50 persen dari target Rp 31 triliun perolehan kontrak setahun penuh.

Perolehan kontrak sepanjang Januari–Juli 2016 itu tumbuh tipis tiga persen jika dibandingkan dengan Rp 15,140 triliun pada periode sama 2015. Sementara itu, perolehan kontrak PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencapai 43 persen dari proyeksi Rp 52,3 triliun sepanjang 2016.

Selama Januari–Juli 2016, nilai kontrak yang diraih perseroan mencapai Rp 22,734 triliun. Angka tersebut tumbuh 100 persen jika dibandingkan dengan realisasi Rp 11,360 triliun pada periode sama 2015.

’’WIKA dan PTPP mulai memiliki proyek baru. Posisinya pun mulai mendekati Waskita Karya yang sudah memenuhi target untuk setahun penuh 2016,’’ ungkap Bob.

Misalnya, penandatanganan kontrak beberapa proyek jalan tol Balikpapan–Samarinda dan Pandaan–Malang yang memberikan dampak positif bagi WIKA dan PTPP.

WIKA juga mendapatkan kontrak pabrik feronikel di Halmahera Timur Rp 3 triliun. Dengan adanya penandatanganan kontrak dalam waktu dekat, yaitu proyek High Speed Railway Fase I (kereta cepat Jakarta–Bandung) senilai Rp 17 triliun, Bob yakin WIKA dapat mencapai target tahun ini.

Sementara itu, capaian proyek PT Adhi Karya Tbk (ADHI) masih terlihat lambat. Perolehan kontraknya sepanjang Januari–Juli 2016 hanya Rp 6,6 triliun atau baru 26 persen dari Rp 25 triliun yang merupakan target setahun penuh.

Realisasi pada tujuh bulan pertama tahun ini juga drop 7 persen jika dibandingkan dengan realisasi perolehan kontrak ADHI Rp 7,08 triliun pada periode sama 2015. ’’Ada penundaan penandatanganan proyek LRT Jabodetabek,’’ ucapnya.

Secara umum, Bob mencatat total order book baru di sektor infrastruktur oleh empat BUMN karya itu mencapai Rp 90,502 triliun sepanjang Januari–Juli 2016. Angka tersebut tumbuh 107 persen jika dibandingkan dengan Rp 44,180 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

’’Tetapi, beberapa proyek raksasa seperti LRT dan High Speed Railway belum ditandatangani. Periode libur Lebaran juga menahan pencairan anggaran kementerian,’’ ujarnya.

Namun, situasi yang ada sudah cukup membawa katalis positif bagi dua emiten anak usaha BUMN yang sedang memproses IPO. Keduanya merupakan anak usaha BUMN karya, yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) dan divestasi PT Waskita Toll Road.

Mulai 2017, pemerintah berencana mengalokasikan setidaknya 15 persen dana transfer umum (DTU) sebanyak Rp 72,5 triliun dalam RAPBN 2017.

’’Kami menilai kebijakan baru itu merupakan usaha pemerintah untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada pemerintah daerah untuk mencairkan anggaran,’’ tuturnya. (gen/jos/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Sarankan Pertamina Tetap Kendalikan PGE


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler