jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Hardi Susilo mengatakan, pada masa Orde Baru, ada penanaman nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan yang disebut Penataran P4.
Namun, kegiatan tersebut dihapus pada era reformasi.
BACA JUGA: MPR Puji Kontribusi Tokoh Islam Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
"Karena metode kegiatannya indoktrinisasi," kata Hardi dalam Sosialisasi Empat Pilar di Resimen Mahasiswa di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Sabtu (7/10).
Dia menambahkan, pada masa itu, Pancasila bisa digunakan untuk kepentingan politik seperti membungkam kekritisan masyarakat.
BACA JUGA: Pendidikan Kebangsaan Untuk Mencetak Generasi Muda Patriotik
"Pada masa itu, ada kelompok masyarakat yang diserang dengan sebutan tak pancasilais," imbuhnya.
Hal itu terus berlanjut sehingga selepas Orde Baru orang tak berani bicara Pancasila.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan: Apa-apa Diimpor
Sebab, mereka akan ketakutan jika disebut sebagai orang Orde Baru.
Hardi merasa senang karena saat ini MPR mempunyai metode sosialisasi Pancasila yang berbeda.
"Sosialisasi yang dilakukan MPR ukurannya adalah kesadaran. Sosialisasi bertujuan untuk mengingatkan dan memberitahu mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tambah Hardi.
Menurut alumnus ITB itu, kedudukan empat pilar sangat strategis untuk membangun kepemimpinan Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, anggota MPR dari Fraksi PKS Al Muzamil Yusuf menuturkan, Indonesia menghargai hak asasi manusia (HAM). Sebab, Indonesia adalah negara hukum.
Dia menambahkan, ciri negara hukum adalah supremasi hukum. Seluruh warga negara sama di mata hukum.
Bila ada pelanggaran hukum diproses sesuai aturan yang ada. Selain itu, pengadilan yang tak bisa diintervensi.
"Konsep negara hukum adalah memanusiakan manusia," kata Muzamil. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR: Menwa Harus jadi Pelopor Persatuan
Redaktur : Tim Redaksi