jpnn.com, JAKARTA - Diperkirakan pada bulan ini Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan para ketua umum partai politik koalisi untuk membahas susunan kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin.
Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan, Jokowi belum bertemu dengan para ketum partai koalisi untuk membahas nama-nama yang akan dipilih menjadi menteri.
BACA JUGA: Soal Jatah Menteri, Baidowi: Pak Jokowi Bilang PPP Layak Minta Sembilan
“Kalau dengan semua ketum partai belum. Kalau bertemu dengan ketum partai secara terpisah sudah,” terang Lukman Edy kepada Jawa Pos.
Menurut Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi – Ma’ruf Amin itu, ada empat tahapan yang akan dilalui dalam menetapkan anggota kabinet. Yang pertama, kata dia, Jokowi dan Ma’ruf bersama timnya akan menyusun nomenklatur kementerian dan lembaga.
BACA JUGA: Soal Penyusunan Kabinet, Erick Thohir: Kondisinya Berbeda dengan 2014
BACA JUGA: Iwan Fals Bikin Polling soal Habib Rizieq, Hasilnya? Wouw
Isinya bisa 34 kementertian dan lembaga. Atau tidak menutup kemungkinan ada yang digabung dan ada yang dikurangi.
BACA JUGA: Anak Surya Paloh Sudah Siap Jadi Menteri Jokowi
Yang pasti jumlahnya tidak boleh lebih dari 34. Sebab, jumlah maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Lembaga hanya 34.
“Kalau lebih dari itu tentu akan melanggar undang-undang, dan itu tidak mungkin dilakukan,” terang mantan Ketua Pansus RUU Pemilu itu.
Kedua, setelah menyusun nomenklatur, Jokowi akan menyusun formula. Yaitu, memformulasikan sumber rekrutmen. Misalnya, berapa persen anggota kabinet yang berasal dari parpol, akademisi, TNI, polri, dan unsur lainnya.
Ketiga, tutur mantan wakil ketua Komisi II DPR RI itu, jika nomenklatur dan formula sudah selesai, Jokowi dan Ma’ruf akan menentukan kriteria menteri yang diinginkan.
Tentu akan ada kriteria menteri yang dibutuhkan. Calon menteri harus memenuhi kriteria tersebut.
Jika tiga tahap itu sudah dilalu, baru tahap berikutnya, yaitu pertemuan dengan para ketua umum partai untuk membahas nama-nama yang akan dimasukkan dalam kabinet.
Menurut dia, diperkirakan pertemuan akan dilakukan sebelum Agustus. Jadi, bisa saja pembahasan nama-nama calon menteri dengan ketum partai bakal dilaksanakan bulan ini. “Kemungkinan sebelum Agustus. Prosesnya akan cepat,” mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) itu.
Sementara itu, PPP mengakui sudah bertemu dengan Jokowi. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas soal kabinet ke depan. Menurut dia, Jokowi ingin PPP membantunya dalam kabinet. “Cuma posnya apa, dan jumlahnya berapa belum disampaikan,” urainya.
Arsul menyatakana, postur kabinet akan berimbang antara unsur dari parpol dan non parpol. Tapi soal jumlah dan pos kementerian dan lembaga belum disampaikan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi, apakah jatah menteri untuk PPP ditambah atau dikurangi. “Mau tidak ditambah PPP akan tetap mendukung Pak Jokowi,” terang anggota Komisi III itu.
Yang pasti, lanjut dia, masalah itu akan dibahas dengan para ketua umum. Menurutnya, tidak lama lagi pertemuan itu akan dilaksanakan.
BACA JUGA: Para Honorer K2 Perlu Tahu, Bu Titi Pernah Menyamar tetapi Ketahuan, Diusir
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Partainya hanya berharap kabinet diisi oleh tokoh profesional, baik dari parpol maupun luar parpol.
Menurut dia, Nasdem mempunyai banyak tokoh profesional, baik yang milenial maupun senior. “Kami mendukung jika Pak Jokowi memilih kader Nasdem,” urainya.
Kader Nasdem yang masuk kabinet akan dibebaskan tugaskan dari jabatan partai. Mereka harus fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembantu presiden. Jadi, tidak ada rangkap jabatan di internal Nasdem. Yang jelas, kabinet yang akan datang adalah kabinet produktif. (lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jatah Menteri dari Nasdem, Surya Paloh : Pak Jokowi Tak Perlu Sungkan
Redaktur & Reporter : Soetomo