jpnn.com, JAKARTA - Tim Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri bakal melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel.
Terutama pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BACA JUGA: Fokus Berantas Ilegal Drilling di Sumsel, Begini Strategi Herman Deru
Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya menerima kunjungan tim Inspektorat JKDN RI dalam rangka Entry Metting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bertempat di ruang rapat gubernur, Senin (10/7).
Mawardi Yahya mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel melakukan transparansi saat dinilai oleh tim Inspektorat JKDN RI.
"Saat dinilai nanti saya minta kepala OPD transparan, jangan ada yang ditutupi," kata Mawardi.
Mawadi Yahya berharap tim Inspektorat JKDN RI memberikan masukan dan arahan kepada jajaran OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.
"Tentu kami juga akan terus berupaya memperbaiki yang masih kurang," ujarnya.
Menurut Mawardi, penilaian yang dilaksanakan oleh tim Inspektorat JKDN RI tersebut secara tidak langsung menilai juga kinerja dirinya sebagai Wagub dan H Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel.
"Mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik, karena secara tidak langsung penilaian tersebut juga memberikan masukan kepada saya dan Pak Gubernur dalam bekerja ke depannya," tandasnya.
Plt Inspektur I Irjen Kemendagri RI Wiratmoko mengatakan pelaksanaan penilaian dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dilaksanakan rutin setiap tahunnya.
"Pengawasan kepada Pemda tentu kami laksanakan setiap tahun, kegiatan di Pemprov Sumsel akan kami laksanakan selama 13 hari yang dimulai hari ini," kata Wiratmoko.
Wiratmoko menuturkan akan fokus melakukan penilaian terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan APBD yang dalam hal ini pendapatan dan aspek belanja.
Beberapa pelayanan publik itu adalah PTSP, pendidikan, kesehatan, Dukcapil, Bappeda, BPKAD termasuk Satpol PP.
"Tidak lupa juga kami lakukan penilaian terhadap pelaksanaan APBD fokusnya pada pendapatan dan aspek belanja, sekretariat daerah dan DPRD terkait pokok fikiran para dewan yang terintegrasi dalam perencanaan daerah," tandasnya.
Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, Pengendali Teknis Tim Inspektorat JKDN, Arolin Ridwan Larosa, Ketua Tim Penilai, Norman Girsang, dan para jajaran anggota Tim Inspektorat JKDN.(jpnn)
BACA JUGA: Srikandi Ganjar Mengajak Perempuan Milenial Belajar Tarian Khas Sumsel
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul