jpnn.com, JAKARTA - Kerja keras Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam melakukan penyehatan Garuda Indonesia kini berjalan dengan baik.
Diketahui, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah berhasil melakukan restrukturisasi Garuda Indonesia melalui Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) sehingga maskapai tersebut dapat kembali bergerak lebih sehat.
BACA JUGA: Latihan Super Garuda Shield 2022 Resmi Ditutup, Ratusan Tentara Tinggalkan Indonesia
“Kita sudah berhasil merestrukturisasi Garuda melalui PKPU sehingga Garuda kembali bisa untuk bergerak secara korporasi lebih sehat,” ujar Erick dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9).
Erick mengungkapkan pasca-putusan PKPU pemerintah kembali menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Garuda Indonesia senilai Rp 7,5 triliun.
BACA JUGA: Babak Pertama Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam: Gol Cantik Kafiatur Bawa Garuda Asia Unggul
“Yang kita akan lakukan selesai PKPU, keputusan, pemerintah akan kembali membantu PMN sebesar Rp 7,5 triliun yang sebenarnya sudah diputuskan hampir 1,5 tahun lalu, sebelum waktu itu kondisi Covid-19 terjadi,” ujarnya.
Dengan adanya restrukturisasi tersebut, lanjut Menteri BUMN, Garuda Indonesia dan Citilink akan mulai menambah jumlah armadanya hingga di akhir tahun mencapai dua kali lipat dari yang ada saat ini.
BACA JUGA: Erick Thohir Laporkan Kinerja MIND ID di 2021 Mengalami Peningkatan 41 Persen
“Garuda setelah restrukturisasi PKPU ini akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali, di mana yang sekarang Garuda dan Citilink jumlahnya hanya 61 di akhir tahun akan mencapai angka 120 (armada),” ujarnya.
Dengan tambahan armada tersebut, Erick berharap harga tiket pesawat mampu ditekan menjadi lebih murah.
Pengamat Penerbangan Garot Rahardjo mengatakan langkah pemerintah lewat Menteri BUMN untuk menambah armada pesawat ini harus didukung.
Sebab, lewat kebijakan ini mampu menghadirkan persaingan bisnis yang baik, efektif dan efisien hingga mampu menekan harga tiket yang mahal.
‘Untuk penambahan armada maskapai harus terus didukung, terutama untuk maskapai-maskapai baru di luar maskapai yang saat ini sudah ada. Dengan demikian terjadi persaingan bisnis yang baik, dan maskapai bisa beroperasi lebih efektif dan efisien sehingga harga tiket bisa lebih murah,” kata Gatot.
Menurut Gatot, dukungan Pemerintah bisa dilakukan dengan membentuk lembaga keuangan yang dapat membantu maskapai dalam pembelian, atau sewa pesawat karena biayanya sewanya kemungkinan besar.
“Selain itu Pemerintah juga harus bisa mengatur slot dan frekuensi penerbangan, sehingga adil buat masing-masing maskapai,” ujarnya.
Gatot menjelaskan pada dasarnya harga tiket pesawat (Garuda) tidak bisa lagi murah seperti yang diinginkan masyarakat pada umumnya.
Sebab, kata dia, biaya operasional penerbangan saat ini cukup tinggi, misalnya harga avtur, biaya perawatan, biaya suku cadang dan lainnya.
Oleh karena itu, yang bisa dilakukan saat ini adalah menjaga agar harga tiket pesawat tidak sampai mahal.
Menurut Gatot, harga tiket pesawat itu tidak bisa terlalu murah, tetapi juga jangan terlalu mahal. Di situ peran pemerintah dibutuhkan.
“Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan Pemerintah, misalnya saja Kemenhub harus mulai memperhatikan iklim bisnis penerbangan dan mengatur operasional penerbangan dengan adil dan transparan. Jangan sampai terjadi monopoli di bisnis penerbangan,” jelasnya.
“Slot dan flight approval harus benar-benar diatur secara adil pada semua maskapai, jadi semua dapat hidup dan bersaing sehat. Dibentuk lembaga keuangan yang dapat membantu maskapai mendapatkan pesawat,” kata Gatot.
Gatot juga menyarankan agar pemerintah turut mempermudah masuknya sparepart pesawat sehingga mengurangi biaya bagi maskapai, dan juga dibentuk lembaga yang mengawasi finansial maskapai agar bisa diketahui maskapai yang sehat dan yang tidak sehat.
Bagi yang tidak sehat, bisa diberi asistensi agar sehat lagi. Lembaga ini juga sekaligus bisa memberi peringatan awal kalau iklim bisnis penerbangan nasional sudah menuju tidak baik. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan,” ungkapnya.
Lebih jauh Gatot mengatakan Pemerintah harus proaktif memberikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang kondisi bisnis penerbangan saat ini. Dengan demikian masyarakat juga tidak selalu menuntut tiket murah.
“Namun, nantinya masyarakat akan terbiasa membeli tiket pesawat sesuai dengan pelayanan yang didapat dari maskapai tersebut atau value for money,” ujar Gatot.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari