JAKARTA - Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) merupakan RUU inisiatif DPR. Namun faktanya, di kalangan DPR sendiri tidak kompak.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) malah meminta pengesahan RUU Ormas yang telah diagendakan Badan Musyawarah DPR pada Rapat Paripurna DPR tanggal 12 April 2013 mendatang, untuk ditunda.
"Secara resmi, Fraksi PAN telah mengirim surat kepada pimpinan DPR RI untuk menunda pengesahan RUU Ormas tersebut," ujar Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy dalam keterangan pers, Jumat (5/4).
Alasannya, beberapa poin krusial dalam RUU Ormas kata Tjatur, masih menimbulkan kontroversi dan penolakan yang keras dari berbagai komponen masyarakat.
Jika RUU Ormas segera disahkan sambung dia, dikhawatirkan dapat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat serta potensi instabilitas
"Fraksi PAN DPR RI memahami respons kritis masyarakat dan meminta pimpinan DPR RI untuk menerima aspirasi masyarakat yang berkembang dan menjadikan itu sebagai bahan masukan yang penting terkait pembahasan RUU Ormas," ucap dia.
Tjatur menerangkan, fraksi PAN meminta agar dilakukan uji publik serta forum sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh pemangku kepentingan agar produk hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak itu dapat disepakati dan dipahami bersama.
Sebelumnya, Jumat (5/4), menanggapi masih adanya sekelompk masyarakat yang keberatan dengan RUU ormas, Mendagri Gamawan Fauzi malah mengaku heran.
Menurut Gamawan, protes-protes yang disampaikan tidak jelas substansi di RUU Ormas yang mana yang diprotes.
"Pokoknya minta ditunda. Pokoknya. Yang jelas lah kalau protes," cetus Gamawan di kantornya, Jumat (5/4).
Dijelaskan, pembahasan RUU Ormas ini sudah cukup lama. Tahapan minta pendapat publik juga sudah dilakukan berkali-kali.
"Dan pendapat bermacam-macam. Sudah jauh perjalanannya. Tak tahu lagi, apa keberatan mereka. Apa konkritnya (substansi yang diprotes, red)," ujarnya lagi. (gil/jpnn)
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) malah meminta pengesahan RUU Ormas yang telah diagendakan Badan Musyawarah DPR pada Rapat Paripurna DPR tanggal 12 April 2013 mendatang, untuk ditunda.
"Secara resmi, Fraksi PAN telah mengirim surat kepada pimpinan DPR RI untuk menunda pengesahan RUU Ormas tersebut," ujar Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy dalam keterangan pers, Jumat (5/4).
Alasannya, beberapa poin krusial dalam RUU Ormas kata Tjatur, masih menimbulkan kontroversi dan penolakan yang keras dari berbagai komponen masyarakat.
Jika RUU Ormas segera disahkan sambung dia, dikhawatirkan dapat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat serta potensi instabilitas
"Fraksi PAN DPR RI memahami respons kritis masyarakat dan meminta pimpinan DPR RI untuk menerima aspirasi masyarakat yang berkembang dan menjadikan itu sebagai bahan masukan yang penting terkait pembahasan RUU Ormas," ucap dia.
Tjatur menerangkan, fraksi PAN meminta agar dilakukan uji publik serta forum sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh pemangku kepentingan agar produk hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak itu dapat disepakati dan dipahami bersama.
Sebelumnya, Jumat (5/4), menanggapi masih adanya sekelompk masyarakat yang keberatan dengan RUU ormas, Mendagri Gamawan Fauzi malah mengaku heran.
Menurut Gamawan, protes-protes yang disampaikan tidak jelas substansi di RUU Ormas yang mana yang diprotes.
"Pokoknya minta ditunda. Pokoknya. Yang jelas lah kalau protes," cetus Gamawan di kantornya, Jumat (5/4).
Dijelaskan, pembahasan RUU Ormas ini sudah cukup lama. Tahapan minta pendapat publik juga sudah dilakukan berkali-kali.
"Dan pendapat bermacam-macam. Sudah jauh perjalanannya. Tak tahu lagi, apa keberatan mereka. Apa konkritnya (substansi yang diprotes, red)," ujarnya lagi. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Didesak Bersihkan PD dari Kader yang Terlibat Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi