Menurutnya, interpelasi merupakan hak yang melekat bagi DPR. ”Hak bertanya itu ada melekat di DPR," kata Arwani, kepada wartawan, Jumat (16/11).
Seperti diketahui, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan sejumlah dugaan penyelewengan dari hasil telaah audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap proyek P3SON Hambalang. Atas temuan itu, BAKN merekomendasikan DPR menggunakan hak interpelasi.
"Meminta DPR untuk mempergunakan hak bertanya kepada pemerintah sehubungan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek P3SON," kata Anggota BAKN Eva Sundari dalam siaran pers yang diterima, Rabu (14/11).
Arwani Thomafi mengatakan rekomendasi tersebut sudah menjadi keputusan BAKN. Menurut dia, keputusan BAKN DPR tersebut sudah sepenuhnya diketahui oleh semua fraksi di DPR, termasuk Fraksi PPP.
"Semua fraksi juga ada di situ," kata Ketua DPP PPP itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jago Demokrat Daftar Sore Ini
Redaktur : Tim Redaksi