PARIS - Kepolisian Prancis berencana tak lagi menerima laporan orang hilang jika tak berhubungan dengan aksi kriminal atau korban bunuh diri. Anggota keluarga yang kehilangan disarankan menggunakan jalur pencarian lewat media sosial seperti Facebook, Twitter, serta sejenisnya.
Seiring kemajuan zaman dan makin meluasnya penggunaan Facebook dan Twitter, pencarian lewat media sosial dinilai lebih ampuh dibanding dilakukan secara manual oleh kepolisian yang telah berlangsung ratusan tahun, dan tentunya memakan biaya cukup besar.
Kebijakan baru pemerintah Prancis tersebut tertuang dalam surat Departemen Dalam Negeri ditujukan pada seluruh pimpinan kepolisian di negara tersebut. Mengutip laporan yang diperoleh situs Popsci, Jumat (24/5), disebutkan, mereka yang terkena kebijakan adalah jenis pencarian untuk kepentingan keluarga.
Semisal orang yang terpisah karena perang atau konflik lain. Sejak awal abad ke-20, pemerintah Prancis memiliki jaringan data dan informasi luas yang mampu menelusuri asal-usul warga negaranya. Awalnya, jaringan ini dimaksudkan untuk kepentingan kependudukan, pajak, atau urusan hukum lain.
Kini, hanya bermodal akses internet lewat komputer atau gadget, pencarian orang hilang bisa langsung dilakukan dengan menggali informasi ke siapapun dimanapun di seluruh dunia. Meski murah dan mudah, kebijakan tersebut menuai banyak kritik karena dinilai hanya mencari gampangnya.
Pertanyaan mendasar, apa server atau jaringan pengelola media sosial memiliki data lengkap soal seseorang yang lahir sebelum zaman serba komputer seperti sekarang. Pertanyaan lain, apakah mereka tahu silsilah seseorang dibanding data milik pemerintah. (pra/jpnn)
Seiring kemajuan zaman dan makin meluasnya penggunaan Facebook dan Twitter, pencarian lewat media sosial dinilai lebih ampuh dibanding dilakukan secara manual oleh kepolisian yang telah berlangsung ratusan tahun, dan tentunya memakan biaya cukup besar.
Kebijakan baru pemerintah Prancis tersebut tertuang dalam surat Departemen Dalam Negeri ditujukan pada seluruh pimpinan kepolisian di negara tersebut. Mengutip laporan yang diperoleh situs Popsci, Jumat (24/5), disebutkan, mereka yang terkena kebijakan adalah jenis pencarian untuk kepentingan keluarga.
Semisal orang yang terpisah karena perang atau konflik lain. Sejak awal abad ke-20, pemerintah Prancis memiliki jaringan data dan informasi luas yang mampu menelusuri asal-usul warga negaranya. Awalnya, jaringan ini dimaksudkan untuk kepentingan kependudukan, pajak, atau urusan hukum lain.
Kini, hanya bermodal akses internet lewat komputer atau gadget, pencarian orang hilang bisa langsung dilakukan dengan menggali informasi ke siapapun dimanapun di seluruh dunia. Meski murah dan mudah, kebijakan tersebut menuai banyak kritik karena dinilai hanya mencari gampangnya.
Pertanyaan mendasar, apa server atau jaringan pengelola media sosial memiliki data lengkap soal seseorang yang lahir sebelum zaman serba komputer seperti sekarang. Pertanyaan lain, apakah mereka tahu silsilah seseorang dibanding data milik pemerintah. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Printer Tiongkok Ramaikan Pasar Tanah Air
Redaktur : Tim Redaksi