jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon merespons Presiden Joko Widodo yang menolak disebut pemimpin diktator dan otoriter. Menurut Fadli, diktator atau tidak itu bukan dinilai dari ucapan maupun bentuk wajah.
“Ya kalau bukan diktator kenapa repot-repot ya. Itu kan penilaian orang bukan karena ucapan apalagi wajah gitu ya,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).
BACA JUGA: Para Veteran Jadi Inspirasi Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Namun, Fadli mengatakan diktator atau tidak itu dinilai dari tindakan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.
Fadli justru mencontohkan pendapat salah satu pengamat merespons dikeluarkannya Perppu Ormas beberapa waktu lalu. Menurut dia, pengamat itu berpendapat bahwa Perppu Ormas dikeluarkan bukan karena kegentingan memaksa, tapi memaksakan kegentingan. "Seolah-olah ada kegentingan,” tegasnya menyitir pendapat pengamat itu.
BACA JUGA: Efektivitas Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara Dipertanyakan
Selain itu, Fadli mengatakan, publik juga menilai penangkapan-penangkapan aparat di bawah pemerintahan Joko Widodo juga menyebabkan penilaian diktator muncul. Misalnya, penangkapan Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath yang ditangkap dan ditahan kurang lebih tiga bulan karena tuduhan makar.
“Itu kan pelanggaran terhada HAM. Itu menakut-nakuti, kemudian tidak ada (buktinya). Apanya yang dituduhkan makar," katanya.
BACA JUGA: Legislator: Pembangunan Jangan Hanya Terpusat di Bali Selatan
Pun demikian kasus Rachmawati Soekarnoputri yang dituduh makar. Rachmawati ditangkap subuh-subuh kemudian diinterogasi. “Padahal di rumahnya dikawal Brimob, beliau juga sebagai putri mantan Presiden (Soekarno) dan suaminya sendiri adalah polisi,” ujarnya.
Dia mengatakan, tuduhan-tuduhan makar, penangkapan-penangkapan yang begitu banyak kemudian pembubaran ormas secara sepihak dengan subjektivitas pemerintah menujukkan tindakan-tindakan otoriter dan menuju kediktatoran.
“Jadi sangat wajar kalau ada yang menilai pemerintah sekarang ini menuju kediktatoran,” kata anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi VI DPR Tinjau Pasar Pandansari Balikpapan
Redaktur & Reporter : Boy