Fadli Zon Minta Mendagri Klarifikasi Ulang Kasus e-KTP

Selasa, 25 November 2014 – 12:48 WIB
Fadli Zon. Foto: istimewa

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan server elektornik KTP (e-KTP) yang sebelumnya dihebohkan berada di luar negeri ternyata ada di dalam negeri. Karena itu dia meminta Mendagri Tjahjo Kumolo mengklarifikasi soal data server di luar negeri yang pernah disampaikannya.

Ini dipastikan politikus Gerindra itu setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di Kalibatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

BACA JUGA: Jokowi Akui Imbau Menteri Tolak Panggilan DPR

"Kami ke sini melihat langsung tentang e-KTP dan server. Berdasarkan keterangan dan melihat langsung, data server kita di dalam negeri," katanya sebelum meninggalkan kantor Ditjen Dukcapil.

Menurut Fadli Zon, server e-KTP itu ada. Di Kantor Kemendagri Jalan Merdeka Utara 600 tera byte, di Kalibata 35 tera byte, dan di Batam 200 tera byte. Dengan temuannya ini Mendagri harus memberikan klarifikasi kembali.

BACA JUGA: Selamat Hari Guru jadi Trending Topic Indonesia

"Karena itu saya meminta saudara mendagri untuk melakukan klarifikasi yang membuat banyak pihak kebingungan," pintanya.

Selain mengecek data soal server e-KTP, Fadli juga langsung mencoba proses perekaman data serta sidik jari di Dukcapil dan dia memastikan data tersebut sudah akurat.

BACA JUGA: Fadli Zon Tertarik Dalami Polemik e-KTP

"Kita sudah saksikan, kita praktekan, perekaman data akurat, sesuai dengan data yang direkam. Dari sidik jari sampai data biometrik, ini tidak ada masalah," tegasnya.

Keterangan yang dia peroleh dari Dirjen Dukcapil Irman, diketahui jika total data kependudukan yang sudah direkam lewat program yang dirancang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mencapai 172 juta data.

Untuk itu, Fadli juga mempertanyakan kepada Mendagri apa yang melatarbelakangi penghentian sementara perekaman e-KTP. (fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Butuh Dana Besar, Menteri Desa Berharap Disetujui di APBN-P


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler