jpnn.com, JAKARTA - Pencabutan subsidi listrik bagi 18,7 juta rumah tangga pelanggan R-1 atau 900 VA, membuat hidup masyarakat yang sudah susah semakin menderita.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, pemerintah tak peka terhadap kondisi rakyat.
BACA JUGA: Semarakkan Bazar Ramadan dengan Pentas Kesenian
Apalagi kenaikan tarif listrik ini dilakukan tanpa proses sosialisasi, tanpa persetujuan atau konsultasi dengan DPR.
Semua dilaksanakan secara sepihak oleh pemerintah.
BACA JUGA: Hati-Hati, Ada Bahan Baku Kerupuk Mengandung Boraks
“Pemerintah tak peka terhadap kondisi masyarakat dan terkesan tidak memikirkan dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Di tengah lesunya perekonomian, kebijakan pencabutan subsidi itu justru akan makin memperlemah pertumbuhan ekonomi,” ujar Fadli.
Dia mengatakan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini 54-56 persen disumbang oleh konsumsi domestik, kemudian disusul oleh investasi yang porsinya sekitar 32 persen.
BACA JUGA: UU Pemda Dinilai Timbulkan Banyak Masalah
Baru oleh belanja negara sebesar 9 hingga 10 persen. Sisa lainnya disumbang oleh net ekspor, yang angkanya bisa positif maupun defisit.
"Pencabutan subsidi listrik itu besar dampaknya, karena pasti akan melemahkan daya beli masyarakat. Terbukti, kuartal pertama 2017 angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita turun, hanya mencapai 4,8 persen, lebih rendah dibanding kuartal yang sama tahun lalu. Padahal konsumsi rumah tangga ini merupakan kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya
Bagi kalangan pengusaha, jika daya beli masyarakat melemah, efeknya adalah tak akan ada ekspansi bisnis, yang pada ujungnya membuat perekonomian jadi stagnan.
"Saya mendengar sendiri bahwa sejak beberapa bulan lalu para pengusaha, baik yang bergerak di sektor properti, otomotif, maupun ritel, sudah mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat ini. Kita sama-sama bisa melihat, misalnya, jika biasanya pada bulan Ramadhan—terutama mendekati Lebaran—terjadi lonjakan konsumsi antara 30 hingga 40 persen, hingga minggu ketiga Ramadhan tahun ini saya memegang data jika kenaikan konsumsi hanya mencapai 10 hingga 15 persen saja. Sangat rendah, tak ada peningkatan berarti," tegas politikus Gerindra tersebut.
Dia mengatakan, pencabutan subsidi ini, yang telah membuat tarif listrik pelanggan 900 VA naik hingga 125 persen, dari Rp605/kWh menjadi Rp1.352/kWh.
Selain memberatkan masyarakat juga cukup jelas mengabaikan dampak ikutan tadi, meskipun kenaikannya dilakukan secara bertahap sejak awal Januari lalu.
“Pada situasi seperti sekarang, pemerintah seharusnya tidak hanya memikirkan penyelamatan anggaran negara, tapi terutama memperhatikan penyelamatan ekonomi nasional secara utuh. Apalagi klaim penghematan anggaran dari penarikan subsidi itu hanya Rp25 triliun, sementara efek destruktifnya jauh lebih besar,” lanjutnya.
Lagi pula, kata Fadli, data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang menyebutkan bahwa ada 18,7 juta pelanggan listrik 900 VA yang tak layak disubsidi, harus dikritisi lebih jauh.
"Pasti ada masalah dengan data dan kriteria tersebut. Apalagi mereka juga menyebut jika ada sekitar 13 juta pelanggan 450 VA yang termasuk golongan mampu. Ini aneh. Terbukti, seperti diakui oleh Dirut PLN sendiri, ada 43.018 rumah tangga yang telah mengadukan data TNP2K, di mana 19.972 di antaranya sesudah diverifikasi PLN terbukti layak untuk tetap menerima subsidi. Artinya, akurasi data TNP2K memang harus ditinjau kembali," tutur Fadli.
Karena itu, dia melihat kebijakan ini sangat membebani rakyat miskin dan yang rentan miskin.
Alih-alih memberikan stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat, lannjutnya, pemerintah malah terus menekan masyarakat.
"Apa gunanya proyek listrik 35 ribu MW jika rakyat tak memiliki daya beli?! Jangan lupa, tanpa ‘demand’, pembangunan infrastruktur tidak akan mendorong ‘output’ perekonomian. Jalan tol, bandara, atau pelabuhan itu hanya sarana untuk menopang aktivitas ekonomi saja. Jika masyarakat tak punya daya beli, apanya yang mau ditopang?! Pemerintah terkesan mengabaikan persoalan ini," tukasnya.
Fadli mengatakan, ketimbang memotong-motong anggaran yang efek destruktifnya jauh lebih besar dari efek positifnya, pemerintah seharusnya melakukan rasionalisasi proyek pembangunan infrastruktur.
"Prioritas pembangunan ekonomi kita mestinya adalah meningkatkan daya beli, bukan membangun infrastruktur," pungkasnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pencegahan Inflasi di NTB Dapat Acungan Jempol
Redaktur & Reporter : Natalia