jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Fadli Zon (F-Gerindra) memimpin terbentuknya Komisi Palestina dalam Parlemen Asia.
Hal itu dideklarasikan saat Fadli Zon dipilih menjadi Pimpinan Sidang oleh Dewan Eksekutif Organisasi Parlemen Asia, Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki pada 26-29 November 2023.
Forum dihadiri kurang lebih enam belas negara anggota Executive Council antara lain Turki, RRC, Rusia, Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Lebanon, Iran, Irak, Kamboja, Bahrain, Azerbaijan.
BACA JUGA: Fadli Zon Beber 3 Tantangan untuk Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
Dalam sidang itu, dibahas perlunya APA sebagai wadah organisasi parlemen Asia, membentuk komisi khusus terkait Palestina yang berfokus melakukan upaya diplomasi parlemen yang efektif untuk mendorong perdamaian, menghentikan perang, sekaligus investigasi atas tindakan kejahatan perang Israel.
Selain itu, mendorong kemerdekaan Palestina.
BACA JUGA: Hari Ini DPR Menguji Calon Panglima TNI, Fadli Zon: Karier Militer Jenderal Agus Lengkap
Fadli Zon pun sebagai pimpinan sidang mengetok palu sekaligus mendeklarasikan berdirinya Komisi Palestina.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa parlemen, sebagai representasi rakyat, harus mampu menunjukkan komitmen melawan berbagai bentuk penjajahan, seperti yang selama ini dilakukan Israel terhadap Palestina.
BACA JUGA: Pimpin Delegasi RI di Sidang IPU, Fadli Zon Ajak Dunia Adil Melihat Palestina
Untuk itu, Fadli Zon mengajak parlemen negara-negara Asia yang tergabung dalam APA bersama bersatu menolak dan melawan penjajahan Israel.
Pada sidang ini, sejumlah parlemen menyampaikan pandangan terkait pentingnya upaya parlemen APA mendukung kemerdekaan Palestina.
Hadir pula dalam sidang ini Wakil Ketua Parlemen Palestina, Ali Feisal, yang selanjutnya dipilih sebagai Ketua Komisi Palestina.
Gigihnya perjuangan DPR RI dalam mendorong upaya diplomasi parlemen mendukung kemerdekaan Palestina mendapatkan apresiasi dari parlemen negara-negara Asia yang hadir.
Indonesia diminta menjadi Rapporteur dalam Komisi Palestina ini.
Dalam Sidang APA ini, Fadli Zon juga mengutuk standar ganda dan kemunafikan negara-negara yang selama ini kerap menyuarakan hak asasi manusia dan demokrasi, tetapi diam seribu bahasa saat merespon kekejaman Israel terhadap Palestina.
"Israel secara brutal menargetkan serangan terhadap masyarakat sipil termasuk wanita dan anak-anak. Sudah lebih 15.000 korban jiwa dan puluhan ribu terluka. Israel juga telah terbukti membombardir rumah sakit, sekolah, jurnalis, pengungsi, dan termasuk di dalamnya Rumah Sakit Indonesia," beber Fadli Zon.
Dia menekankan bahwa semua tindakan biadab, di luar kemanusiaan bahkan merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.
"Negara-negara pendukung kekejaman Israel, tak punya legitimasi lagi berbicara tentang moral kemanusiaan, demokrasi dan hak azasi manusia," kata Fadli Zon.
Fadlin Zon juga menegaskan kembali dukungan penuh bangsa Indonesia, dalam mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina.
Gencatan senjata yang bersifat sementara saat ini di Gaza tak akan efektif menghentikan kejahatan perang Israel kecuali gencatan senjata permanen dan bebasnya Palestina dari penjajahan.
Dia pun mengajak parlemen Asia yang hadir untuk melakukan upaya bersama mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui Komisi Palestina yang baru saja dibentuk.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul