jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai arah politik luar negeri Indonesia dalam masa dua tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo makin tak jelas. Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan, tiga piliar dalam diplomasi Indonesia, yakni maritim, ekonomi, serta perdamaian dan keamanan justru mengalami kemunduran.
"Sebagai fokus politik luar negeri Presiden Jokowi, ketiga pilar tersebut bukannya menunjukkan perkembangan progresif, namun justru menunjukkan arah semakin memudar," kata Fadli dalam catatan akhir tahunnya, Senin (31/12).
BACA JUGA: Hamdalah, Makin Banyak Tambang SDA Kembali ke Pangkuan RI
Menurut Fadli, Indonesia untuk pilar keamanan dan perdamaian memang patut berbangga karena menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Ironisnya, tegas Fadli, peran itu memudar.
"Terutama dalam isu pelanggaran HAM yang dialami etnis Rohingya di Myanmar dan muslim Uighur di Xinjiang, di mana tidak terdengar suara Indonesia sama sekali," paparnya.
BACA JUGA: Abah Maruf Sangat Siap Kunjungi Aceh demi Tes Baca Alquran
Fadli lantas merujuk hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Amnesti International and Human Rights Watch (HRW) yang mengungkap sekitar dua juta warga Uighur saat ini ditahan otoritas Tiongkok di penampungan politik di Xinjiang.
Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tidak ditentukan dan tanpa dakwaan. Bahkan, penahanan tersebut tidak sedikit berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.
BACA JUGA: Jokowi-Maruf Siap Berdebat, TKN Ogah Pakai Konsultan Asing
“Ironisnya, pemerintah kita diam, dengan pertimbangan isu muslim Uighur adalah urusan politik domestik China," ungkap Fadli.
Padahal jika pemerintah konsisten dengan doktrin bebas aktif sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, maka Indonesia harusnya konsisten bersikap tanpa terpengaruh oleh banyaknya kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. “Diamnya pemerintahan Jokowi dalam isu muslim Uighur menandakan pemerintah kita gagal memaknai modal besar yang dimiliki Indonesia," kata Fadli.
Hal serupa juga tampak pada sikap pemerintah Indonesia terkait etnis Rohingnya di Myanmar. Menurutnya, Fadli mengatakan, harusnya Indonesia menjadi pelopor agar ASEAN menyelesaikan masalah Rohingnya.
"Sehingga, dari kedua isu ini, sikap politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi, seperti tidak merepresentasikan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," jelasnya.
Sedangkan untuk kegagalan diplomasi ekonomi, Fadli juga menilainya pudar. Dia menepis klaim pemerintah yang mengaku aktif Indonesia di sejumlah forum internasional di KTT APEC, G20, ASEAN, bahkan menjadi tuan rumah perhelatan tahunan pertemuan World Bank dan IMF.
"Namun faktanya, perekonomian nasional semakin terpuruk. Nilai tukar rupiah semakin terdepresiasi, dan neraca perdagangan semakin defisit," ungkap Fadli.
Fadli juga menyebut kegagalan politik luar negeri saat ini juga terjadi pada pilar diplomasi maritim. Meski Jokowi menggaungkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kata Fadli, nyatanya hingga saat ini masih banyak perbatasan laut RI dengan 10 negara tetangga yang belum selesai. "Bahkan masih jauh dari kata tuntas," tegasnya.
Di luar tiga pilar di atas, Fadli menilai memudarnya peran Indonesia di panggung global juga terlihat dari absennya Presiden Jokowi empat tahun berturut-turut dalam Sidang Majelis Umum PBB. "Saya melihat, jargon diplomasi pro-rakyat tak bisa dijadikan pembenaran atas sikap presiden yang selalu absen di Sidang Majelis Umum PBB," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bunda Merah Putih Ajak Masyarakat Tiru Sifat Terpuji Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi