jpnn.com - Proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel, menuai banyak kecaman termasuk dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon.
Fadli Zon di sela-sela Konferensi Parlemen Negara-negara OKI di Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso, 27-30 Januari 2020, menyebut kesepakatan tersebut menjustifikasi penjajahan Israel dan merusak masa depan pembentukan negara Palestina.
BACA JUGA: Fadli Zon: Segera Eksekusi, Pak Jokowi
“Sangat jelas sekali proposal Trump itu meneguhkan pendudukan Israel atas wilayah Palestina," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1).
Menurut Fadli, proposal itu juga semakin menegaskan keberpihakan Trump kepada Israel yang sangat telanjang sekalipun harus melabrak hukum dan norma-norma internasional.
BACA JUGA: Trump Umumkan Rencana Perdamaian, Hubungan Israel-Palestina Malah Tambah Panas
"Terutama Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 yang mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman di tanah Palestina yang diduduki,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR yang membidangi luar negeri itu menilai proposal Trump itu tidak cukup dikecam tapi juga ditolak.
BACA JUGA: Fadli Zon Bela Prabowo Dari Sindiran Politikus PKS
“Sebagai negara dengan konstitusi yang menolak dan memerangi penjajahan, kita wajib melawan proposal AS itu. Proposal itu ilegal dan ugal-ugalan," ujarnya.
"Posisi kita di Konferensi PUIC mendesak negara-negara Muslim dan dunia menekan Israel secara politik, ekonomi, sosial dan budaya agar tunduk kepada hukum dan norma internasional,” tambahnya.
Pada sisi lain, Fadli menilai proposal Trump itu merusak masa depan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan ibu kota Yerusalem dan berdasarkan wilayah pra-1967. Karena itu, dia menegaskan proposal deal of century usulan Trump adalah kekeliruan.
"Proposal itu melabrak ‘garis merah' hak-hak mendasar bangsa Palestina terutama hak legal mereka hidup di Tepi Barat yang dicaplok Israel dan hak atas Yerusalem sebagai ibu kota abadi negara Palestina,” kata legislator daerah pemilihan Jawa Barat V itu.
Politikus yang juga mantan aktivis itu menyampaikan bahwa isu Palestina adalah isu utama di PUIC. Seperti konferensi-konferensi sebelumnya, kata dia, Konferensi Parlemen Negara-negara OKI di Burkina Faso juga mendapatkan perhatian penuh dari semua delegasi.
"Peran DPR sendiri terkait Palestina sangat diakui PUIC. Jangan dilupakan bahwa DPR lah yang mengusulkan dan kemudian diadopsi pembentukan Komisi Palestina di PUIC ketika Konferensi PUIC ke-7 di Palembang tahun 2012,” pungkas dia. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy