jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tengah di-bully. Video pernyataannya soal “yang gaji kamu siapa” kepada aparatur sipil negara atau ASN di Kemenkominfo berbuntut panjang. Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga tidak ketinggalan mengkritik pernyataan Rudiantara.
“Ya kalau saya melihat dari video itu, ini memang agak lucu ya menkominfo soal ASN yang memilih berdasarkan keyakinan,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2).
BACA JUGA: Prabowo Subianto Butuh 2 Minggu Buat Sembuh Total
Seperti ramai diberitakan, kasus ini berawal saat Rudiantara meminta para pegawai Kemenkominfo memilih stiker sosialisasi Pemilu 2019, Kamis (31/1). Stiker itu rencananya akan ditempel di kantor Kemenkominfo ada dua. Satu warna putih, dan satunya merah. Rudiantara kemudian menamai stiker pertama dengan sebutan nomor 1, yang putih nomor 2. Rudiantara kemudian menegaskan maksud pernyataannya bukan terkait Pilpres 2019.
Rudiantara lalu melakukan voting dengan sorakan paling keras. Ternyata pilihan stiker nomor 2 mendapat sorakan paling keras. Menteri yang berlatar belakang profesional bidang telekomunikasi itu kemudian meminta seorang pegawai naik ke panggung. Rudiantara meminta sang pegawai menyampaikan alasannya.
BACA JUGA: Virus Flu Kacaukan Jadwal Kampanye Prabowo
Namun, alasan sang pegawai itu justru menjurus pada Pilpres 2019. Inilah yang kemudian membuat pernyataan “yang gaji kamu siapa” keluar dari Rudiantara.
Menurut Fadli, ASN dibebaskan untuk memilih siapa pun. Namun, dalam menjalankan tugasnya, ASN harus netral. Fadli mengatakan, kasus ini sebenarnya ada hikmahnya bahwa yang menggaji ASN, termasuk DPR, itu bukanlah presiden.
BACA JUGA: Dukungan Para Ibu Bawa Energi Positif untuk Jokowi - Maruf
“Supaya orang tahu bahwa yang menggaji ASN itu bukan presiden. Yang gaji semua, kita ini, termasuk DPR, (juga digaji) rakyat dari uang yang namanya uang pajak, dan dari anggaran pendapatan yang diterima negara,” ungkap Fadli.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno atau BPN Prabowo – Sandi itu mengingatkan, jangan pernah berpikir bahwa presiden yang menggaji ASN, maupun pegawai pemerintah lainnya.
Fadli pun meminta persoalan ini diluruskan. Dia mengingatkan, sebaiknya kementerian-kementerian janganlah berkampanye, mengarahkan pegawai-pegawainya untuk memilih salah satu calon presiden dan wakil presiden. Dia menegaskan, serahkan saja kepada mereka untuk menentukan pilihan, jangan diarah-arahkan atau dikondisikan ke salah satu calon.
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menilai mungkin saja kementerian maupun BUMN lainnya juga melakukan hal yang sama.
“Ya belum ketahuan saja, belum ketahuan. Bisa saja, tapi mudah-mudahan tidak,” ungkap Fadli. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bujukan Hasto & Djarot kepada Para Ibu agar Aktif Menangkan Jokowi-Maruf
Redaktur & Reporter : Boy